Sinergi Multi-Pihak Perkuat Pengelolaan Pesisir Batang: PKSPL IPB Dorong ICM Adaptif Berbasis Ilmu Pengetahuan

Batang, 24 Februari 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bersama Konsorsium FOCUS menyelenggarakan High Level Dialogue (HLD) Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Batang sebagai bagian dari rangkaian penguatan implementasi Integrated Coastal Management (ICM) di wilayah pesisir Jawa Tengah. Forum strategis ini mempertemukan unsur Pemerintah Kabupaten Batang, DPRD, OPD teknis, BPBD, camat wilayah pesisir, perwakilan industri, organisasi masyarakat sipil, serta akademisi untuk memperkuat arah kebijakan pesisir yang lebih terintegrasi dan tangguh iklim.

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rangkaian kajian dan pendampingan Konsorsium FOCUS (Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability) sejak pertengahan 2023 di lima kabupaten/kota pesisir Jawa Tengah. Di Kabupaten Batang, berbagai instrumen telah disusun, mulai dari State of the Coast (SoC), policy brief, penyusunan ICM Plan (Integrated Coastal Management Plan), hingga desain teknis rehabilitasi mangrove di Desa Sengon sebagai lokasi percontohan.

Tantangan Pesisir Batang dan Komitmen Politik Daerah

Bupati Kabupaten Batang, M. Faiz Kurniawan, menegaskan bahwa wilayah pesisir Batang memiliki karakteristik yang unik sekaligus penuh tantangan. Dengan garis pantai hampir 40 kilometer, kawasan ini menjadi ruang strategis yang menyimpan potensi sekaligus tekanan pembangunan.

“Batang ini unik karena memiliki garis pantai hampir 40 kilometer. Namun kita menghadapi konflik tata ruang yang kompleks, mulai dari tekanan lingkungan dan perubahan iklim, konflik ruang akibat pembangunan, hingga kerentanan sosial ekonomi dan tantangan tata kelola. Malnutrisi, kemiskinan, dan abrasi pantai masih menjadi persoalan utama. Ini tentu tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja, tetapi harus melibatkan beberapa dinas dan seluruh pemangku kepentingan,” ujar Bupati.

Ia menekankan bahwa pendekatan parsial tidak lagi memadai dalam menjawab persoalan pesisir. Diperlukan kerja sama lintas sektor yang kuat dan berbasis data.

“Kerja sama multi-stakeholder sangat penting, melibatkan pemerintah, dunia usaha, akademisi dan lembaga riset, masyarakat dan nelayan, serta mitra pembangunan. Selama ini terjadi serapan anggaran, tetapi efektivitasnya perlu diperkuat. Kami berharap hasil State of the Coast (SoC) ini dapat menjadi panduan kinerja OPD secara keseluruhan.”

Lebih lanjut, Bupati mendorong agar hasil dialog dan kajian benar-benar ditindaklanjuti dalam bentuk aksi nyata.

“Kami sangat mendorong agar tugas-tugas yang dilaksanakan berdampak bagi masyarakat. Output kegiatan harus segera dijalankan, dengan kejelasan tugas masing-masing perangkat daerah. Harapannya Desa Sengon ini bisa menjadi prototype untuk daerah lain.”

Dalam konteks perubahan lingkungan yang semakin nyata, ia juga menggarisbawahi pentingnya pendekatan adaptif dan berbasis ekosistem.

“Strategi kebijakan dan penguatan tata kelola pesisir harus berbasis keterpaduan darat–laut, adaptif terhadap perubahan iklim, berbasis ekosistem, serta partisipatif dan kolaboratif. Dalam lima waktu terakhir, dari citra satelit terlihat pergeseran garis pantai akibat abrasi. Sekitar 300 hektare lahan sudah tidak bisa lagi ditanami mangrove.”

Dukungan legislatif juga ditegaskan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Batang, Fatkhur Rohman, yang membidangi sektor ekonomi, perikanan, dan lingkungan. Dalam forum tersebut ia menekankan urgensi penanganan banjir dan rob secara sistematis dan terencana. Ia mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh ditunda karena dampaknya dapat berkepanjangan.

“Diskusi ini kami harapkan benar-benar mengarah pada penanggulangan banjir dan rob di Kabupaten Batang. Jika tidak dilakukan lebih awal, dampaknya bisa berlarut-larut seperti yang terjadi di Pekalongan. Saat ini banyak drainase dan sungai yang sudah tidak berfungsi, seperti Sungai Kalidang yang dulu menjadi tempat bersandar perahu besar, namun kini berubah menjadi saluran kecil dan di sekitarnya telah berkembang permukiman. Memang sudah ada anggaran untuk pengerukan, tetapi tentu masih ada kebutuhan anggaran lain untuk pangan, kesehatan, dan sektor lainnya. Banjir bahkan bisa datang tanpa menunggu musim hujan, sehingga diperlukan kajian khusus untuk normalisasi saluran yang sesuai dengan kondisi Batang. Penataan wilayah utara harus terus dilakukan karena dampaknya sudah banyak memakan korban,” tegasnya.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pesisir Batang tidak hanya menyangkut aspek lingkungan, tetapi juga menyentuh tata ruang, infrastruktur, sosial, dan keberlanjutan fiskal daerah. Hal ini sekaligus menegaskan pentingnya dokumen perencanaan terpadu yang mampu menjahit berbagai kepentingan lintas sektor dalam satu kerangka kebijakan yang terarah.

PKSPL IPB: Integrasi Ilmiah dan Implementasi Lapangan

Dalam forum High Level Dialogue (HLD) Kabupaten Batang, PKSPL IPB University menegaskan komitmennya untuk mengintegrasikan pendekatan ilmiah dengan implementasi nyata di lapangan. Andy Afandy, Akademisi Ahli IPB University – PKSPL IPB yang bertindak sebagai fasilitator, menyampaikan bahwa forum ini merupakan langkah strategis pasca-penetapan SK tim pengelola pesisir, sekaligus ruang konsolidasi lintas sektor.

“Forum strategis ini kami inisiasikan sebagai wahana koordinasi untuk menyelaraskan capaian pengelolaan pesisir dari tingkat OPD hingga nasional. Yang terpenting adalah membangun kesamaan visi bersama lintas sektor—OPD, NGO, akademisi, dan pihak swasta—serta memperkuat komitmen terhadap pengelolaan pesisir yang menginternalisasikan prinsip ICM, adaptif terhadap perubahan iklim, dan berbasis ekosistem,” ujar Andy.

Ia juga menekankan bahwa PKSPL tidak hanya berhenti pada perumusan dokumen, tetapi telah melakukan intervensi teknis di tingkat tapak. Di sembilan desa lokasi dampingan, program rehabilitasi mangrove telah dilaksanakan secara sistematis mulai dari tahap desain, perencanaan, hingga implementasi. PKSPL bahkan memfasilitasi proses pembibitan untuk memastikan kualitas vegetasi yang ditanam.

“Kami sudah mengkaji kualitas air dan tanah di lokasi rehabilitasi. Salah satu penyebab kegagalan terbesar dalam rehabilitasi mangrove adalah kualitas bibit yang tidak sesuai. Karena itu kami meminta arahan dan koordinasi lintas stakeholder, termasuk Bupati dan OPD terkait, agar kegiatan ini berjalan sesuai standar. Kasus di Pantura seperti rob, abrasi, dan penurunan muka tanah harus ditangani dengan pendekatan terpadu,” tegasnya.

Sejalan dengan itu, Yoppie Christian, salah satu peneliti PKSPL IPB memaparkan hasil asesmen tata kelola pesisir Kabupaten Batang. Ia menjelaskan bahwa meskipun pengelolaan sumber daya tergolong baik, aspek tata kelola dan kelembagaan masih memerlukan penguatan.

“Tiga tahap sudah kami lakukan, mulai dari identifikasi masalah hingga pengukuran indikator sumber daya dan tata kelola. Kabupaten Batang memiliki potensi besar dari sisi sumber daya, namun penguatan kelembagaan, pembiayaan, asesmen risiko iklim, dan edukasi publik masih perlu ditingkatkan. Karena itu kami menindaklanjutinya dengan pelatihan pengelolaan pesisir terpadu berbasis multipihak serta menyusun rencana pengelolaan pesisir terpadu lintas sektor. Ke depan, perencanaan daerah perlu semakin adaptif terhadap perubahan iklim,” jelas Yoppie.

Rencana Aksi: Pendekatan Landscape dan Nature-based Solutions untuk Pesisir Batang

Sebagai tindak lanjut dari rangkaian dialog dan kajian yang telah dilakukan, Konsorsium FOCUS bersama PKSPL IPB dan mitra daerah merumuskan rencana aksi berbasis pendekatan landscape dan Nature-based Solutions (NbS) untuk menjawab persoalan rob, abrasi, dan penurunan kualitas lingkungan pesisir secara lebih komprehensif.

Miranda dari Humanis menjelaskan bahwa pendekatan landscape dipilih karena mampu melihat persoalan pesisir secara utuh dari hulu ke hilir, termasuk keterkaitan antara tata ruang daratan, sistem sungai, kawasan industri, hingga dinamika pesisir. 

“Dalam 10 bulan terakhir, kami merencanakan kegiatan berbasis Nature-based Solutions (NbS) yang didukung IUCN sebagai organisasi internasional di bidang lingkungan. Pendekatan ini melihat hulu–hilir dan multisektor, serta memberikan opsi dan rekomendasi penanganan abrasi yang bisa berupa hard structure, hybrid, ataupun nature,” jelas Miranda.

Ia menambahkan bahwa implementasi kegiatan akan dikoordinasikan bersama Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat (Badan Otorita), sehingga tidak hanya menghasilkan rekomendasi teknis, tetapi juga memperhitungkan aspek sosial ekonomi masyarakat terdampak.

Secara teknis, rencana kegiatan akan dimulai pada Maret 2026 dengan fokus pada isu sungai secara komprehensif melalui pendekatan NbS, termasuk penataan sistem drainase dan normalisasi berbasis ekosistem. Pada akhir tahun, akan dilakukan diseminasi studi dan rekomendasi kebijakan terkait penanganan abrasi dan rob. Daerah yang direkomendasikan sebagai lokus prioritas adalah Kendal dan Batang, mengingat keduanya memiliki kawasan industri yang berkembang pesat dan menghadapi tekanan ekologis yang signifikan.

Menuju Pesisir Batang yang Adaptif dan Terpadu

High Level Dialogue (HLD) ini menjadi bagian penting dalam penguatan implementasi Integrated Coastal Management (ICM) di Kabupaten Batang. Dari perspektif PKSPL IPB, forum ini bukan sekadar ruang diskusi, melainkan momentum strategis untuk mengkonsolidasikan berbagai inisiatif yang telah dirintis bersama Konsorsium FOCUS dan para pemangku kepentingan daerah.

Sebagaimana disampaikan dalam forum, sejumlah output strategis telah dihasilkan, mulai dari penyusunan dokumen ICM atau Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu, penyusunan policy brief dan State of the Coast (SoC), pengembangan rantai nilai berbasis gizi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, hingga perencanaan rehabilitasi mangrove lengkap dengan desain engineering-nya. Khusus di Desa Sengon, telah disusun profil desa sebagai tapak awal (pilot initiative) yang dapat menjadi model replikasi bagi wilayah lain di Batang.

Bagi PKSPL IPB, seluruh capaian tersebut merupakan fondasi awal untuk mendorong integrasi pengelolaan pesisir ke dalam perencanaan pembangunan jangka panjang daerah. Pendekatan ini dirancang tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah, melainkan justru memperkuat sinergi lintas sektor agar pembangunan pesisir berjalan lebih adaptif terhadap perubahan iklim, berbasis ekosistem, serta berpihak pada kesejahteraan masyarakat.

Dengan komitmen bersama antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat sipil, PKSPL IPB optimistis Batang dapat menjadi contoh praktik pengelolaan pesisir terpadu yang tidak hanya responsif terhadap tantangan ekologis, tetapi juga mampu menghadirkan transformasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan High Level Dialogue dan penguatan implementasi ICM di Kabupaten Batang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penguatan adaptasi rob dan abrasi mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Rehabilitasi mangrove dan perlindungan ekosistem pesisir mendukung SDG 14 (Ekosistem Lautan) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Penguatan ekonomi masyarakat pesisir dan pengurangan kerentanan sosial berkontribusi pada SDG 1 (Tanpa Kemiskinan) dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Pemberdayaan masyarakat pesisir, penguatan kapasitas nelayan, serta perhatian pada masalah malnutrisi berkontribusi pada SDG 2 (Tanpa Kelaparan). Pelibatan kelompok perempuan dalam perencanaan dan rehabilitasi pesisir turut mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender). Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, DPRD, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan mencerminkan implementasi nyata SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Melalui pendekatan ilmiah, dialog partisipatif, dan komitmen lintas sektor, PKSPL IPB University terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan menuju Kabupaten Batang yang tangguh dan sejahtera.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University