PKSPL IPB Siapkan Strategi Keberlanjutan dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu Jawa Tengah bersama Konsorsium FOCUS

WhatsApp Image 2026-04-22 at 11.11.01

PKSPL IPB Siapkan Strategi Keberlanjutan dalam Pengelolaan Pesisir Terpadu Jawa Tengah bersama Konsorsium FOCUS

Semarang, 15 April 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University terus melanjutkan upaya penguatan tata kelola pesisir melalui kegiatan Workshop Exit Strategy Pengelolaan Pesisir Terpadu Provinsi Jawa Tengah yang dilaksanakan pada 14–15 April 2026 di Ambarawa, Kabupaten Semarang. Kegiatan ini menjadi bagian penting dalam tahapan transisi dari perencanaan menuju adopsi dan implementasi Integrated Coastal Management (ICM) di wilayah pesisir Jawa Tengah bagi lima area dampingan FOCUS. Tujuan dari workshop ini adalah untuk menyiapkan arahan strategis bagi pemerintah daerah guna melanjutkan siklus ICM secara berkelanjutan dan mandiri pasca selesainya pendampingan oleh PKSPL IPB sejak tahun 2023.  

Workshop ini melibatkan Bappeda Provinsi Jawa Tengah serta lima kabupaten/kota pesisir, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal, dan Kabupaten Batang, bersama mitra dalam Konsorsium FOCUS: Yayasan Humanis dan WALHI. Forum ini difokuskan pada penyusunan prioritas program, penguatan kelembagaan, serta strategi implementasi yang terintegrasi lintas sektor.

Dalam pembukaan kegiatan, Isdahartati dari PKSPL IPB menegaskan bahwa pengelolaan pesisir terpadu merupakan proses berkelanjutan yang telah dimulai sejak 2023 melalui penyusunan baseline State of the Coast, pelatihan ICM multistakeholder, pembentukan kelembagaan, hingga penyusunan dokumen ICM Plan. Tahapan saat ini diarahkan pada fase adopsi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi program secara berkelanjutan.

Sebagai fasilitator, Ario Damar menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan pesisir sangat ditentukan oleh keterpaduan lintas sektor dan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan.

Pengelolaan pesisir terpadu harus bersifat integratif, holistik, dan interaktif. Kunci keberhasilannya terletak pada sinergi antar sektor, kapasitas lokal, komitmen politik, serta dukungan pendanaan yang berkelanjutan,” jelasnya.

Dalam sesi pemaparan daerah, masing-masing kabupaten/kota menyampaikan prioritas dan strategi pengelolaan pesisir yang kontekstual sesuai karakteristik wilayahnya.

Perwakilan Kabupaten Jepara menyoroti pentingnya penguatan program berbasis isu sosial ekonomi, ekologi, serta infrastruktur sebagai bagian dari pengelolaan pesisir terpadu.

Dari Kabupaten Batang, disampaikan bahwa prioritas program diarahkan pada rehabilitasi mangrove, pengurangan sampah, mitigasi rob dan banjir pesisir, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi.

Program prioritas kami didasarkan pada urgensi, mulai dari rehabilitasi mangrove, penanganan sampah, hingga peningkatan pendapatan masyarakat dan akses pendidikan,” ungkap perwakilan Bapperida Batang.

Sementara itu, Kota Semarang menekankan pentingnya integrasi antara aspek lingkungan dan sosial ekonomi.

Optimalisasi layanan air bersih, rehabilitasi ekosistem pesisir, serta diversifikasi mata pencaharian masyarakat menjadi fokus utama kami dalam pengelolaan pesisir,” ujar perwakilan dari Bappeda Kota Semarang.

Dari Kabupaten Demak, strategi difokuskan pada pendekatan infrastruktur adaptif dan berbasis ekosistem.

Kami telah menyusun berbagai langkah seperti pembangunan hybrid seawall, rehabilitasi mangrove, normalisasi sungai, serta pengembangan rumah apung dan relokasi masyarakat terdampak,” jelas perwakilan Bapperida Demak.

Sementara itu, Kabupaten Kendal menekankan pentingnya penguatan infrastruktur dasar dan pengelolaan lingkungan.

Penanganan kawasan kumuh, pengelolaan sampah, serta peningkatan konektivitas wilayah menjadi prioritas dalam mendukung pengelolaan pesisir yang berkelanjutan,” ungkap perwakilan Bapperida Kendal.

Dalam sesi diskusi, fasilitator dari PKSPL IPB, Akhmad Solihin, menegaskan bahwa dokumen ICM bukanlah dokumen baru, melainkan integrasi dari berbagai dokumen perencanaan yang telah ada.

Dokumen ICM ini merupakan hasil sintesis dari SOC, RPJMD, dan Renja. Yang terpenting adalah bagaimana program prioritas tersebut dapat diintegrasikan dan diimplementasikan secara nyata,” tegasnya.

Dari sisi mitra, Miranda dari Yayasan Humanis menekankan pentingnya kesiapan teknis dalam implementasi program, khususnya rehabilitasi mangrove.

 

Rehabilitasi mangrove harus dirancang dengan baik. PKSPL IPB telah melakukan kajian di beberapa desa dan ini dapat menjadi pilot project untuk meningkatkan tingkat keberhasilan,” ujarnya.

Sementara itu, perwakilan WALHI, Mida Saragih menyoroti pentingnya penguatan literasi dan pendidikan lingkungan sebagai investasi jangka panjang dalam pengelolaan pesisir.

Workshop ini ditutup dengan penandatanganan komitmen bersama oleh pemerintah provinsi dan lima kabupaten/kota, yang dipimpin oleh PKSPL IPB sebagai fasilitator. Komitmen ini menjadi tonggak penting dalam memastikan keberlanjutan implementasi pengelolaan pesisir terpadu di Jawa Tengah.

Dari perspektif PKSPL IPB, kegiatan ini menegaskan pentingnya pendekatan kolaboratif dan berbasis ilmu pengetahuan dalam menjawab kompleksitas permasalahan pesisir. PKSPL IPB terus berperan sebagai penghubung antara riset, kebijakan, dan implementasi di lapangan untuk mewujudkan pengelolaan pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Selain ditujukan untuk pencapaian target exit, kegiatan Workshop Exit Strategy ini berkontribusi terhadap pencapaian tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penguatan tata kelola pesisir yang terintegrasi dan berbasis data ilmiah. Upaya rehabilitasi mangrove, pengelolaan sampah, serta perlindungan ekosistem pesisir mendukung SDG 14 (Ekosistem Lautan) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Strategi adaptasi terhadap rob dan perubahan iklim berkontribusi pada SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Penguatan ekonomi masyarakat pesisir melalui pemberdayaan dan diversifikasi mata pencaharian mendukung SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil mencerminkan implementasi SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dalam mendorong pembangunan pesisir yang berkelanjutan.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University