PKSPL IPB Sampaikan Rekomendasi untuk Penguatan Pengelolaan Pesisir kepada Pemerintah Kota Semarang

Semarang, 8 April 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University kembali menunjukkan perannya sebagai mitra strategis dalam pengelolaan wilayah pesisir melalui kegiatan High Level Dialogue sebagai forum strategis penyampaian rekomendasi pengelolaan pesisir Kota Semarang, yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor di tingkat daerah. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian penguatan implementasi pengelolaan pesisir terpadu (Integrated Coastal Management/ICM) di wilayah Kota Semarang.

Kegiatan ini secara khusus menyoroti tantangan pengelolaan pesisir di Kota Semarang sebagai salah satu kawasan strategis yang menghadapi tekanan lingkungan dan pembangunan yang tinggi. Permasalahan utama yang mengemuka adalah fenomena banjir rob, penurunan muka tanah, serta kebutuhan penguatan ekosistem pesisir melalui rehabilitasi mangrove.

Perwakilan tim teknis menyampaikan bahwa isu rob masih menjadi persoalan utama yang perlu ditangani secara komprehensif.

“Masalah utama di wilayah pesisir Semarang adalah rob, sehingga diperlukan penguatan ekosistem seperti penambahan kawasan mangrove sebagai bagian dari solusi adaptasi,” ujar salah satu perwakilan tim dalam diskusi.

Dari perspektif perencanaan pembangunan, disampaikan bahwa sejak beberapa tahun terakhir, pembangunan di wilayah pesisir Jawa Tengah telah mulai mengintegrasikan aspek infrastruktur dan ekonomi dengan isu perubahan iklim.

“Sejak 2023, fokus pembangunan tidak hanya pada infrastruktur dan ekonomi, tetapi juga mulai mengakomodasi isu perubahan iklim, termasuk adaptasi melalui perubahan mata pencaharian masyarakat serta rehabilitasi ekosistem pesisir seperti mangrove,” ungkap salah satu perwakilan konsorsium FOCUS yang selama ini bekerja bersama Pemerintah Kota Semarang.

Kegiatan ini juga menyoroti pentingnya integrasi dokumen perencanaan yang telah disusun oleh berbagai pihak agar dapat menjadi dasar kebijakan daerah yang lebih komprehensif. Dalam hal ini, PKSPL IPB bersama Konsorsium FOCUS telah berkontribusi dalam penyusunan berbagai dokumen strategis yang akan diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

“Dokumen yang telah disusun akan menjadi bagian dari rekomendasi kebijakan daerah. Ke depan, diperlukan exit strategy yang menyatukan persepsi antar lima kabupaten/kota agar implementasi pengelolaan pesisir dapat berjalan lebih terintegrasi,” disampaikan oleh perwakilan PKSPL IPB dalam forum.

Dari sisi pemerintah daerah, diskusi ini juga menekankan pentingnya pendekatan yang mampu menyeimbangkan antara kepentingan pembangunan dan konservasi.

“Semarang sebagai simpul ekonomi memiliki tantangan besar karena daya dukung lingkungannya terbatas. Perencanaan ke depan harus mampu menggabungkan kebutuhan pembangunan dengan prinsip keberlanjutan. Pembangunan infrastruktur memang penting, namun harus tetap mempertimbangkan aspek konservasi dan daya dukung lingkungan,” ungkap perwakilan pemerintah daerah dalam forum.

Lebih lanjut, disampaikan bahwa pengelolaan pesisir tidak dapat dilihat hanya dari satu perspektif, melainkan harus mempertimbangkan berbagai aspek lintas sektor, mulai dari lingkungan, sosial, ekonomi, hingga tata ruang wilayah. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang terintegrasi serta penguatan koordinasi antar pemangku kepentingan.

PKSPL IPB memandang bahwa kegiatan High Level Dialogue ini merupakan bagian penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan pengelolaan pesisir didasarkan pada data ilmiah, analisis komprehensif, serta kebutuhan nyata di lapangan. Melalui peran sebagai fasilitator dan penyedia basis ilmiah, PKSPL IPB terus mendorong integrasi antara hasil kajian, perencanaan pembangunan, dan implementasi kebijakan di tingkat daerah.

Selain itu, kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam menyusun strategi keberlanjutan (exit strategy) program yang telah berjalan, sehingga hasil kajian dan rekomendasi yang dihasilkan tidak berhenti pada tahap perencanaan, tetapi dapat diimplementasikan secara nyata oleh pemerintah daerah.

Kegiatan ini berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penguatan tata kelola pesisir yang berbasis data dan kolaborasi lintas sektor. Upaya penanganan rob, rehabilitasi mangrove, serta peningkatan kapasitas adaptasi wilayah pesisir mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Penguatan perlindungan ekosistem pesisir juga berkontribusi pada SDG 14 (Ekosistem Lautan) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Selain itu, integrasi perencanaan pembangunan daerah yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan ekonomi mendukung SDG 11 (Kota dan Permukiman Berkelanjutan). Kolaborasi antara pemerintah daerah, akademisi, dan konsorsium riset dalam kegiatan ini mencerminkan implementasi SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dalam mendorong pengelolaan pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University