Kolaborasi PKSPL IPB bersama Konsorsium FOCUS dan ICZM Center Undip untuk Menguatkan Pengelolaan Pesisir Terpadu Jawa Tengah

Semarang, 7 April 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bersama Konsorsium FOCUS menyelenggarakan Lokakarya Pembahasan Dokumen Perencanaan Pengelolaan Pesisir Terpadu (Integrated Coastal Management/ICM Plan) Provinsi Jawa Tengah di Hotel Chanti, Semarang. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat sinergi dalam pengelolaan wilayah pesisir yang adaptif dan berkelanjutan.

Lokakarya ini dihadiri oleh perwakilan pemerintah provinsi, kementerian/lembaga, akademisi, lembaga riset, serta organisasi masyarakat sipil. Diskusi difokuskan pada penyempurnaan dokumen ICM Plan sebagai acuan kebijakan dalam menjawab berbagai tantangan pesisir di Jawa Tengah, mulai dari aspek lingkungan, sosial ekonomi, hingga tata kelola wilayah.

Dalam sesi pembukaan, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Nathan Setyawan, menegaskan bahwa dokumen ini tidak hanya berorientasi pada perencanaan teknis, tetapi juga diarahkan untuk mencapai tujuan yang lebih luas.

“Konsep rencana aksi yang disusun bertujuan menjaga kawasan pesisir sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikatornya tidak hanya konservasi, tetapi juga penurunan kemiskinan dan penguatan makro ekonomi daerah,” ujarnya.

Dari sisi mitra konsorsium, Miranda dari Humanis menyampaikan bahwa pendampingan yang dilakukan telah mencakup berbagai wilayah pesisir di Jawa Tengah dan menghasilkan dokumen penting sebagai dasar pengelolaan.

“Kami telah menyusun dokumen perencanaan pengelolaan pesisir terpadu serta status lingkungan pesisir (State of the Coast) di tingkat provinsi. Fokus kami adalah memperkuat tata kelola pesisir melalui pendekatan berbasis data dan kolaborasi lintas sektor,” jelasnya.

Sementara itu, dari perspektif akademik, Aris Ismanto dari ICZM Center Universitas Diponegoro menyoroti kompleksitas tantangan pesisir di Jawa Tengah yang mencakup wilayah Pantura dan Pansela.

“Pesisir Jawa Tengah menghadapi berbagai tantangan seperti banjir rob, penurunan muka tanah, abrasi, hingga perubahan iklim. Bahkan genangan yang dulunya sementara kini menjadi permanen. Selain itu, isu sosial ekonomi seperti kemiskinan, rendahnya partisipasi pendidikan, dan pergeseran mata pencaharian masyarakat pesisir juga menjadi perhatian utama,” ungkapnya.

Ia juga menambahkan bahwa perubahan fungsi lahan, terutama alih fungsi mangrove menjadi tambak, serta meningkatnya pencemaran dan sampah, turut memperburuk kondisi ekosistem pesisir.

Diskusi yang berlangsung secara interaktif juga mengangkat berbagai isu strategis lainnya. Dari aspek sosial ekonomi, disoroti keterbatasan akses permodalan, rendahnya keterampilan masyarakat pesisir, serta tantangan dalam pengembangan perikanan budidaya. Dari sisi ketahanan pangan, peserta menekankan pentingnya memperkuat sistem pangan di wilayah pesisir, termasuk melalui diversifikasi pangan dan pemanfaatan komoditas tahan salinitas.

Di bidang kesehatan dan pendidikan, peserta menyoroti keterbatasan akses layanan dasar di wilayah pesisir, mulai dari fasilitas kesehatan hingga infrastruktur pendidikan yang masih belum memadai. Sementara itu, dari aspek lingkungan, isu abrasi, sedimentasi, banjir rob, serta peningkatan frekuensi bencana menjadi perhatian utama yang membutuhkan pendekatan penanganan yang terintegrasi.

Dalam forum ini juga mengemuka pentingnya kombinasi pendekatan hard engineering dan nature-based solutions, seperti pemanfaatan mangrove sebagai pelindung alami pesisir yang dapat dikombinasikan dengan infrastruktur teknis untuk meningkatkan efektivitas perlindungan wilayah pesisir.

Dari perspektif PKSPL IPB, kegiatan lokakarya ini merupakan bagian penting dalam membangun fondasi pengelolaan pesisir terpadu berbasis ilmu pengetahuan dan kolaborasi multipihak. Retia Revany dari PKSPL IPB menekankan bahwa penyusunan dokumen ICM Plan bukan sekadar produk perencanaan, tetapi merupakan hasil integrasi gagasan, data, dan kebutuhan dari berbagai daerah yang “dijahit” menjadi satu kerangka kebijakan yang komprehensif dan implementatif.

Melalui pendekatan ini, PKSPL IPB berperan sebagai fasilitator dalam menjembatani kepentingan antar sektor, sekaligus memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mampu menjawab permasalahan nyata di lapangan serta mendorong pembangunan pesisir yang inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksanaan lokakarya ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Penguatan perencanaan pesisir berbasis data dan ilmu pengetahuan mendukung SDG 9 (Inovasi dan Infrastruktur), sementara upaya peningkatan kapasitas adaptasi terhadap banjir rob, abrasi, dan perubahan iklim mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Perlindungan ekosistem pesisir melalui pendekatan terpadu berkontribusi pada SDG 14 (Ekosistem Lautan), dan penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, serta masyarakat mencerminkan implementasi SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Melalui forum ini, PKSPL IPB menegaskan komitmennya untuk terus mendorong pengelolaan pesisir yang berbasis ilmu pengetahuan, adaptif terhadap perubahan, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat pesisir di Indonesia.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University