PKSPL IPB Kawal Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Kepulauan Seribu Melalui Program Sea Farming
PKSPL IPB Kawal Pemanfaatan Sumberdaya Perairan Kepulauan Seribu Melalui Program Sea Farming
PKSPL IPB, Pada tanggal 9 November 2021, PKSPL-IPB mengadakan rapat koordinasi terkait Pengembangan perairan Kepulauan Seribu. Adapun yang hadir pada rapat koordinasi rapat terdiri dari Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan Kab. Adm. Kep. Seribu, Dinas Kelautan Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut KKP.
Kepala PKSPL IPB University Dr. Yonvitner menjelaskan bahwa “pertemuan kali ini lebih bagaimana kita berkolaborasi untuk memaksimalkan pengelolaan dan pemanfaatan Perairan Kepulauan Seribu. Dimana kita ketahui bahwa kepulauan seribu memiliki potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang bermanfaat untuk masyarakat dan lingkungan. Seperti potensi kegiatan budidaya laut, wisata dan pendidikan. Disamping itu juga Perairan Kepulauan Seribu juga merupakan lokasi beberapa spesies yang dilindungi seperti penyu dan lumba-lumba.”
Primadona kegiatan budidaya laut yang dilakukan oleh masyarakat di Kepulauan Seribu adalah Ikan Kerapu dan saat ini yang mulai I berkembang kembali adalah kegiatan budidaya rumput laut yang ada di Perairan Semak Daun Kelurahan Pulau Panggang Utara.
IPB University dalam hal ini PKSPL IPB memiliki komitmen tinggi untuk memajukan dan memaksimalkan pemanfaatan perairan Kepulauan Seribu untuk kesejahteraan masyarakat. Keberadaan program Sea Farming merupakan bentuk nyata komitemn tersebut. Dimana program tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) IPB University.
“Terkait dengan kegiatan ekonomi, kita memiliki banyak sumber data yang belum dikelola, dieksplor dengan maksimal, seperti berapa banyak ikan yang diperoleh untuk kebutuhan wisata yang datang ke Pulau Seribu, berapa banyak perahu yang disewakan untuk kegiatan wisata, berapa banyak home stay/penginapan yang disewa oleh wisata yang berkunjung ke pulau seribu, berapa banyak tabung gas yang disewa saat wisata datang ke pulau seribu. Jadi semua data jika kita olah dan kita kumpulkan akan sangat bermanfaat untuk dijadikan patokan pengambilan kebijakan”. jelas Dr. Yonvitner.
Perwakilan DJPRL KKP, Budi M.Ruslan mengatakan bahwa “kami sangat menyambut baik rencana kedepan bagaimana menjadikan Perairan Kepulauan Seribu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Terkait kegiatan budidaya, DPRL memiliki konsep melalui peta budidaya estate. Tentu hal tersebut sejalan dengan semangat yang dibangun oleh teman-teman PKSPL IPB University, Sudin KPKP Kep. Seribu dan Dinas KPKP Prov. DKI Jakarta” dijelaskan lebih lanjut bahwa “Terkait dengan keberadaan masyarakat lokal untuk pemanfaatan ruang laut adalah lebih kepada memberikan insentif berupa pelayananan fasilitas perijinan, namun ada beberapa hal yang mesti dipenuhi, seperti masyarakat yang melakukan pemanfaatan merupakan orang asli daerah tersebut”.
Kepala Suku Dinas KPKP Kep. Seribu menjelaskan bahwa “masnyarakat sangat bergantung terhadap potensi kelautan dan perikanan yang dimiliki oleh kepulauan seribu. Seperti kegiatan wisata berbasis masyarakat, kegiatan budidaya baik itu budidaya ikan kerapu maupun rumput laut. Khusus keberadaan PKSPL IPB di kepulauan Seribu kami sangat mengapresiasi, karena PKSPL IPB merupakan mitra kami dan sudah memiliki sejarah panjang dalam mengawal dan memberikan ide-ide keilmuan mereka sejak tahun 2005 melalui Program Sea Farming. Sehingga mitra dari perguruan tinggi memang sangat dibutuhkan untuk mengembangkan masyarakat melalui keahlian yang mereka miliki.”
Perwakilan DKPKP Provinsi DKI menjelaskan bahwa memang masih banyak tatangan terkait pengelolaan manajemen pesisir dan laut. Terkait ketimpangan antara masyarakat yang ada di kota Jakarta dengan di Kep. Seribu. Namun tentu tantangan tersebut harus bisa kita selesaikan dengan baik. Tentunya bukan tugas yang mudah, namun tidak sulit juga. Jadi kami harapkan adanya kolaborasi yang kuat. Dimana keberadaan PKSPL sebagai unsur perguruan tinggi dapat memberikan masukan berdasarkan keilmuan yang mereka miliki agar disparitas bisa dihilangkan terkait kegiatan ekonomi di laut”. (MQS)
