PKSPL IPB Dorong Tata Kelola Karbon Biru yang Inklusif dan Terstandar dalam Diskusi Strategis KKP

PKSPL IPB Dorong Tata Kelola Karbon Biru yang Inklusif dan Terstandar dalam Diskusi Strategis KKP

Jakarta, 7 Mei 2025 – Dalam rangka mempercepat penyusunan tata kelola karbon biru nasional yang inklusif, adaptif, dan berbasis ilmu pengetahuan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI menyelenggarakan Diskusi Percepatan Enabling Conditions Karbon Biru Menuju Implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK). Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya menyusun kerangka kebijakan, metodologi, serta pedoman teknis yang akan menjadi landasan tata kelola karbon biru Indonesia ke depan.

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University sebagai lembaga akademik yang konsisten mengawal isu blue carbon sejak lama, hadir memberikan kontribusi pemikiran dan rekomendasi teknis. Prof. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si. dan Alin Rahmah Yuliani, S.Hut. mewakili PKSPL dalam forum strategis ini.

Komitmen PKSPL dalam Tata Kelola Karbon Biru Berbasis Data dan Ilmu Pengetahuan

Dalam sesi tanggapan lembaga, PKSPL IPB University menegaskan pentingnya tata kelola karbon biru yang dibangun di atas fondasi riset ilmiah dan data spasial yang akurat. PKSPL saat ini tengah mengembangkan dashboard integratif yang memuat indikator carbon stock, impact bond, serta ocean health index sebagai instrumen pengawasan dan evaluasi.

“,” ujar Prof. Yonvitner.

Lebih lanjut, PKSPL menekankan pentingnya integrasi aspek biodiversitas dan komoditas dalam metodologi blue carbon, agar skema ekonomi karbon ke depan tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi, tetapi juga mendorong co-benefit bagi ekosistem dan masyarakat pesisir.

Isu Strategis dan Tantangan Tata Kelola

Diskusi yang berlangsung di Gedung Mina Bahari III, Jakarta, ini menggarisbawahi beberapa tantangan besar yang dihadapi Indonesia dalam tata kelola karbon biru:

• Belum adanya metodologi nasional yang mengintegrasikan aspek biodiversitas dan penghidupan (co-benefit),
• Ketiadaan Lembaga Verifikasi dan Validasi (LVV) yang telah diakreditasi oleh BSN untuk sektor ini,
• Kebutuhan akan peta tematik dan spasial seperti kerentanan pesisir, sebaran lamun, dan analisis perubahan bentang alam,
• Ketiadaan pemetaan aliran pembiayaan (blue carbon financial flow) sebagai dasar kebijakan insentif,
• Kebutuhan harmonisasi regulasi teknis, NSPK, dan roadmap implementasi.

Novi Susetyo Adi, Kepala Balai Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan KKP, dalam paparannya menyatakan:

“Metodologi Blue Carbon saat ini masih berpegang pada parameter karbon semata. Kita perlu menambahkan indikator biodiversitas dan komoditas agar terbentuk pasar karbon biru yang berkualitas dan berintegritas tinggi.”

Peran Strategis Multipihak dan Arah Kebijakan Nasional

Diskusi ini turut dihadiri berbagai mitra pembangunan dan lembaga konservasi seperti WWF, YKAN, Blue Forest, WRI, REKAM, IOG, dan Reef Check. Kolaborasi multipihak menjadi pondasi dalam menyusun roadmap tata kelola karbon biru, dengan cakupan lokasi prioritas seperti Laut Sawu, Timur Bintan, Belitung Timur, Teluk Saleh, dan Pulau Lusi.

KKP juga menargetkan ekspansi ekosistem karbon biru hingga 30% dan penyusunan profil karbon terakreditasi secara nasional pada tahun 2027. Dalam pencapaian target ini, pendekatan Ocean Accounting disebutkan sebagai pendekatan komprehensif integrasi spasial, temporal, dan tematik dalam perencanaan pesisir dan kelautan.

Penutup dan Komitmen Lanjutan

Kegiatan ini menghasilkan rumusan awal rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang akan dikawal dalam forum lanjutan. PKSPL IPB University berkomitmen untuk terus memainkan peran sebagai mitra strategis pemerintah dalam menyediakan basis data ilmiah, analisis kebijakan, serta membangun kapasitas kelembagaan dalam pengelolaan karbon biru nasional yang kredibel dan berkelanjutan.