PKSPL IPB Dorong Integrasi Konservasi dan Ekonomi Biru melalui Kick-off Meeting Indonesian Biodiversity Strategy & Action Plan (IBSAP)  2025–2045

Jakarta, 14 April 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bersama KEHATI dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyelenggarakan Kick-off Meeting Penyusunan Panduan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Laut untuk Mendukung Ekonomi Biru sebagai bagian dari IBSAP 2025–2045. Kegiatan ini menjadi langkah awal strategis dalam memperkuat arah kebijakan nasional terkait pengelolaan keanekaragaman hayati laut yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi biru.

Kick-off meeting ini bertujuan untuk menyampaikan urgensi penyusunan panduan, mendiskusikan pendekatan metodologis dan kebutuhan data, menghimpun masukan lintas sektor, serta mengidentifikasi peran para pihak dalam implementasi ke depan. Forum ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari kementerian/lembaga, akademisi, mitra pembangunan, hingga organisasi masyarakat sipil.

Kegiatan diawali dengan sambutan pembuka dari Dr. Rony Megawanto dan Mohamad Rahmat Mulianda, S.Pi., M.Mar., yang menegaskan pentingnya kolaborasi ilmu pengetahuan dalam mendukung kebijakan pembangunan berke lanjutan.

“Kehadiran pakar PKSPL IPB dalam forum ini merupakan ladang ilmu yang harus kita manfaatkan,” ujar Dr. Rony Megawanto.

Sementara itu, Mohamad Rahmat Mulianda menekankan pentingnya implementasi nyata dalam konsep konservasi.

“Isu konservasi harus menjadi fokus paling depan dalam pengelolaan Republik Indonesia. Konsep yang bagus bukanlah konsep yang hanya bagus dilihat, melainkan konsep yang actionable dan achievable,” tegasnya.

Dalam sesi pemaparan, PKSPL IPB menegaskan perannya sebagai lembaga riset yang mendorong integrasi antara konservasi dan pembangunan ekonomi. Dr. Akhmad Solihin menyampaikan bahwa penyusunan panduan ini menjadi instrumen penting dalam menjembatani kepentingan lingkungan dan ekonomi.

“Panduan ini menjadi landasan strategis dalam mengintegrasikan konservasi keanekaragaman hayati laut dengan prinsip ekonomi biru guna mendukung pembangunan berkelanjutan Indonesia,” jelasnya.

Selanjutnya, kegiatan dilanjutkan dengan sesi diskusi kelompok terarah (FGD) yang membahas pilar utama dalam penyusunan panduan, yaitu pilar ekonomi, lingkungan, dan sosial. Diskusi ini menjadi ruang penting untuk menyelaraskan perspektif antar pemangku kepentingan serta memastikan bahwa panduan yang disusun bersifat komprehensif, aplikatif, dan relevan dengan kebutuhan di tingkat pusat maupun daerah.

Perwakilan PKSPL IPB, Dr. M. Arsyad Al Amin, menekankan pentingnya kontribusi aktif peserta dalam proses penyusunan panduan.

“Masukan dari para peserta sangat kami harapkan untuk memperkuat substansi panduan agar implementatif dan selaras dengan kebutuhan pengelolaan keanekaragaman hayati laut di Indonesia,” ungkapnya.

Dari perspektif PKSPL IPB, kegiatan ini merupakan bagian penting dalam memperkuat fondasi kebijakan berbasis ilmu pengetahuan dalam pengelolaan sumber daya laut. Melalui pendekatan yang integratif dan kolaboratif, PKSPL IPB berkomitmen untuk terus mendorong kebijakan yang tidak hanya berorientasi pada konservasi, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi secara berkelanjutan bagi masyarakat.

Kegiatan ini juga menjadi momentum awal dalam memastikan bahwa dokumen panduan yang disusun dalam kerangka IBSAP 2025–2045 dapat menjadi acuan strategis bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keanekaragaman hayati laut secara efektif, inklusif, dan berkelanjutan.

Pelaksanaan kick-off meeting ini berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) melalui penguatan kebijakan pengelolaan keanekaragaman hayati laut yang berbasis ilmu pengetahuan. Integrasi konservasi dengan pendekatan ekonomi biru mendukung SDG 14 (Ekosistem Lautan) dalam menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Pendekatan yang menghubungkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial juga berkontribusi pada SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) serta SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Selain itu, kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, akademisi, dan mitra pembangunan dalam penyusunan panduan ini mencerminkan implementasi SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dalam mendorong pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan dan inklusif di Indonesia.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University