PKSPL IPB Dorong Aksi Berbasis Sains untuk Pengelolaan Habitat Pesisir dan Pengendalian Pencemaran di Laut Cina Selatan

FGD UNOPS 1 (1)

PKSPL IPB Dorong Aksi Berbasis Sains untuk Pengelolaan Habitat Pesisir dan Pengendalian Pencemaran di Laut Cina Selatan

Tanjung Pinang, 12 Agustus 2025 – Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University kembali menunjukkan kiprahnya dalam penguatan tata kelola lingkungan berbasis ilmu pengetahuan di tingkat nasional dan regional. Bertempat di Hotel CK, Tanjung Pinang, PKSPL IPB bersama Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, dengan dukungan UNEP/gef/UNOPS SCS-SAP Project,  menyelenggarakan Workshop dan Focus Group Discussion (FGD) Penyusunan Rencana Aksi Berbasis Ilmu untuk Pengelolaan Habitat Pesisir dan Pengendalian Pencemaran dari Daratan di Kawasan Laut Cina Selatan (South China Sea/SCS).

Kegiatan ini merupakan bagian dari Strategic Action Programme (SAP) South China Sea Komponen 2: Strengthening Knowledge-Based Action Planning for the Management of Coastal Habitats and Land-Based Pollution, di mana PKSPL IPB University dipercaya sebagai Specialized Executing Agency (SEA).

Menguatkan Diplomasi Lingkungan Berbasis Data

Dalam sambutannya, Prof. Dr. Yonvitner, S.Pi., M.Si., Kepala PKSPL IPB University, menegaskan pentingnya peran Indonesia sebagai negara pesisir utama di kawasan Laut Cina Selatan. Menurutnya, tantangan lintas batas seperti pencemaran laut, degradasi habitat, hingga eksploitasi sumber daya alam tidak dapat diselesaikan secara parsial, melainkan membutuhkan pendekatan kolaboratif berbasis sains.

Kita harus bicara berdasarkan data yang valid dan solid. Transboundary Diagnostic Analysis (TDA ) dan Strategic Action Programme (SAP) adalah fondasi untuk menemukan solusi nyata, agar kebijakan tidak hanya berhenti di atas kertas, melainkan dapat diimplementasikan demi keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir,” ujar Prof. Yonvitner.

Direktur Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Wilayah Pesisir dan Laut Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup , Sayid Muhadhar, juga menekankan urgensi penyusunan dokumen Transboundary Diagnostic Analysis (TDA) sebagai basis perencanaan aksi nasional maupun regional. “Pesisir Indonesia adalah milik kita bersama, tetapi bukan berarti dapat dieksploitasi secara berlebihan. Dengan TDA dan SAP, kita bisa menjaga ekosistem sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional,” tegasnya.

Isu Strategis dan Kolaborasi Multi-Pihak

Diskusi yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, akademisi, masyarakat pesisir, pelaku industri, serta LSM menghasilkan identifikasi isu-isu utama, antara lain:

  • Sludge oil yang berulang di Bintan sejak 1990-an,
  • pencemaran limbah domestik dan industri yang mengancam kualitas air,
  • kerusakan ekosistem mangrove, lamun, dan terumbu karang,
  • serta praktik perikanan destruktif dan perdagangan ilegal biota laut.

Melalui forum ini, peserta menyepakati pentingnya integrasi kebijakan nasional, penguatan kapasitas monitoring, valuasi ekonomi habitat, hingga harmonisasi hukum lingkungan antarnegara di kawasan Laut Cina Selatan.

FGD ini  dihadiri oleh Organisasi Pemerintah Daerah dan stakeholders terkait serta University local  dan  menjadi langkah awal dalam rangkaian proses penyusunan SAP SCS yang diperbarui. Ke depan, PKSPL IPB bersama KLH sebagai Focal Point dan mitra akan mengawal implementasi aksi strategis hingga tingkat nasional, sekaligus memastikan Indonesia dapat memainkan peran sentral dalam diplomasi lingkungan di kawasan regional.

Ini bukan hanya soal menjaga ekosistem, tetapi juga tentang masa depan masyarakat pesisir dan generasi mendatang. Dengan ilmu pengetahuan sebagai dasar, kita membangun komitmen nyata menuju laut yang sehat dan berkelanjutan,” tutup Prof. Yonvitner.

Kegiatan SAP SCS ini berkontribusi nyata terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya melalui pengendalian pencemaran darat dan pengelolaan limbah (SDG 6), aksi mitigasi dan adaptasi berbasis ekosistem (SDG 13), perlindungan ekosistem pesisir dan laut (SDG 14), konservasi mangrove dan hutan pesisir (SDG 15), serta penguatan kemitraan strategis antara pemerintah, akademisi, masyarakat, dan mitra internasional (SDG 17).

 

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University