PKSPL-IPB Dan ISPIKANI Mengawal Kebijakan Perikanan Terukur

ispikani_seri1_1

PKSPL-IPB Dan ISPIKANI Mengawal Kebijakan Perikanan Terukur

10 November 2021, PKSPL-IPB University dan ISPIKANI menyelengarakan Webinar Diskusi dengan tema: “ZONA BISNIS PERIKANAN DI WPPNRI: PROSPEK DAN TANTANGAN”. Diskusi dibuka oleh Ketua ISPIKANI Bapak Ichsan Firdaus yang juga Anggota DPR RI Komisi 4. Dalam sambutan pembukaannya disampaikan bahwa kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah perlu dilakukan kajian yang komprehensif sehingga dapat memberikan dampak nyata kepada setiap lapisan stakeholder. Beliau berharap dari diskusi ini akan membuka ruang kajian yang lebih detail sehingga sistem dan mekanisme implementasi sebuah kebijakan dapat diterapkan secara baik kepada setiap lapisan stakeholder perikanan tanggkap.

Sebelumnya Kepala PKSPL IPB University, Bapak Dr. Yonvitner menyampaikan dalam sambutannya bahwa diskusi Dewan Pakar ISPIKANI bersama PKSPL IPB diharapkan akan memperkuat tata kelola perikanan dalam rangka implementasi RPJMN 2020-2024 dimana kunci perikanan tanggkap harus berbasis pada sistem “perikanan terukur” sebagai bentuk kontibusi sains serta pemikiran-pemikiran terbaik sebagai bentuk tanggung-jawab kita sebagai masyarakat perikanan kelautan guna terciptanya kesamaan persepsi antara masyarakat, akademisi, pelaku usaha, dan stakeholder terkait.

Dalam diskusi ini menghadirkan 2 (dua) orang pembicara yang kompeten yaitu Ibu Dr. Sri Yanti JS, MPM beliau adalah Direktur Kelautan Perikanan Bappenas dan Bapak Dr. Ir. Ridwan Mulyana, MT selaku Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP R.I, serta hadir juga 2 (dua) orang pembahas yaitu Abrizal Ang COE PT Samudera Mandiri Sentosa yang juga sekaligus bendahara di AP2HI dan hadir pembahas kedua yaitu Dr. Luky Adrianto, MSc Penasehat Utama PKSPL-IPB dan juga sebagai Ketua Dewan Profesi dan Pakar ISPIKANI. Diskusi dalam webinar ini dipandu oleh moderator Prof. Dr. Ir. Ari Purbayanto, M.Sc Dosen FPIK IPB yang juga Anggota Dewan Profesi dan Pakar ISPIKANI.

Dari webinar ini disimpulkan bahwa disepakati pentingnya mengkaji dampak dari sebuah kebijakan sebelum diterapkan, serta mekanisme penggalian aspirasi yang harus harus dilakukan secara lebih mendalam pada stakeholder. PKSPL IPB dan ISPIKANI akan terus berkolaborasi dalam mengawal kebijakan-kebijakan perikanan tangkap ditingkat Nasional, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah benar-benar memberikan kesejahteraan kepada setiap lapisan stakeholder dan mengaju pada prinsip pembangunan ekonomi biru.