PKSPL-IPB Bersama BAPPEDA Kabupaten Jepara Berkomitmen Mengawal Pelaksanaan Program FOCUS

Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University mengadakan pertemuan dengan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Jepara pada 14/06/2023. Pertemuan tersebut terkait rencana implementasi program Pemberdayaan Nelayan untuk Ketahanan Iklim dan Keberlanjutan atau Fisherfolk Empowerment for Climate Resilience and Sustainability (FOCUS).

FOCUS merupakan program kolaborasi antara Norwegian Agency for Development Cooperation (NORAD) dengan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial (berafiliasi dengan Hivos), Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) dan PKSPL IPB University. Lokasi program FOCUS berada di Provinsi Jawa Tengah, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Jepara, Kabupaten Demak, Kabupaten Kendal dan Kabupaten Batang.

Pertemuan yang diadakan di Kantor BAPPEDA Kab. Jepara (14/06/2023), dihadiri oleh jajaran BAPPEDA Kab. Jepara antara lain: sub-koordinator sumber daya alam dan kewilayahan, analis perencanaan sumber daya alam dan kewilayahan, serta analis pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi), Tim PKSPL-IPB University dan Project Officer FOCUS dari Yayasan Hivos.

Nisrina selaku Project Officer FOCUS di Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial menjelaskan bahwa inisiasi awal telah cukup lama dilaksanakan di tengah-tengah kondisi pandemi Covid-19, sedangkan dukungan pendanaan mulai diperoleh sejak Desember 2022. FOCUS sendiri memiliki target bagaimana mengupayakan terciptanya sistem yang terintegrasi serta terpadu di wilayah pesisir terkait penganggulangan perubahan iklim, kerawanan pangan serta keterlibatan bermakna perempuan dan orang muda.

Muhammad Qustam Sahibuddin selaku ketua tim PKSPL-IPB University menambahkan bahwa program FOCUS dilaksanakan dalam bentuk konsorsium yang terdiri dari Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial, WALHI, KIARA dan PKSPL IPB University. Program dilaksanakan dari tahun 2023 hingga 2026 dan terdiri beberapa tahap rencana program yaitu, lobi dan advokasi, peningkatan kapasitas, kampanye kolektif, pemantauan dan evaluasi, pendekatan kelembagaan dan koordinasi kemitraan berbagai pihak.

“Saat ini kami (PKSPL-IPB University) melakukan collecting, tracking data dan informasi yang ada, khususnya di Kab. Jepara terkait aspek tata kelola pesisir dan aspek pembangunan berkelanjutan. Data-data tersebut nantinya akan dirumuskan menjadi dokumen state of the coast Kab. Jepara”. Ungkap Qustam. Program FOCUS ini sangat sejalan dengan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDGs tujuan ke 2, 3, 13, 14 dan 17. Di mana PKSPL-IPB University berkomitmen kuat dalam mengawal implementasi program tersebut.

Agung Nugroho selaku Sub Koordinator Sumberdaya Alam dan Kewilayahan Bappeda Kab. Jepara menyampaikan, “Kami sangat menyambut baik kedatangan Tim dari PKSPL-IPB university dan Yayasan Humanis dan Inovasi Sosial di Kab. Jepara ini terkait implementasi program FOCUS.”

“Salah satu permasalahan serius yang ada di pesisir Kab. Jepara adalah abrasi. Di mana ada satu desa yang bernama Desa Bulakbaru Kec. Kedung yang harus direlokasi karena abrasi yang sudah menenggelamkan desa tersebut, kejadian tersebut sekitar tahun 1980an,” jelas Agung.

Lanjut Agung “Kab. Jepara juga terdapat kegiatan yang dilakukan oleh NGO, seperti OISCA (Organization for Industrial, Spiritual and Cultural Advancement) Indonesia yang merupakan non-governmental organization dari Jepang. Lembaga tersebut fokus pada ekosistem Mangrove di Pesisir Kab. Jepara, namun mereka juga melakukan program pelatihan pendidikan untuk anak-anak dan telah reguler dilakukan dua kali dalam setahun. Kami (Bappeda) juga tahun ini melakukan kajian terkait pengembangan perlindungan di kawasan pantai, jadi kajian tersebut bagaimana fokus pada seperti apa pengembangan perlindungan pantai yang akan diterapkan nantinya.”

“Bappeda Kab. Jepara berkomitmen kuat dalam mendukung implementasi program FOCUS. Karena output-nya sangat bermanfaat bagi Pemda Kab. Jepara pada umumnya dan Bappeda pada khususnya dalam menyusun kebijakan dan program-program di wilayah pesisir yang selama ini masih kurang tersentuh,” pungkas Agung. (MQS).