Perkuat Kapasitas Pengembangan Karbon Biru Nasional, PKSPL IPB Hadiri Transformatif Learning Workshop di Jakarta

Jakarta, 5 Maret 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University turut berpartisipasi dalam kegiatan Transformatif Learning Workshop Pengembangan Proyek Karbon Biru: Konsep, Teknis, dan Implementasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pangan pada 4–5 Maret 2026 di Hotel Aryaduta Jakarta. Kegiatan ini menjadi forum strategis yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor untuk memperkuat pemahaman, kapasitas teknis, serta sinergi kebijakan dalam pengembangan proyek karbon biru di Indonesia.

Workshop ini dilaksanakan dalam kerangka National Blue Carbon Action Partnership (NBCAP), sebuah platform kolaborasi nasional yang bertujuan menyelaraskan kebijakan, perencanaan, dan aksi pengelolaan karbon biru di Indonesia. Melalui forum pembelajaran interaktif ini, peserta dari unsur pemerintah, akademisi, lembaga riset, serta mitra pembangunan berdiskusi mengenai pendekatan ilmiah dan tata kelola dalam pengembangan proyek karbon biru yang berkualitas, transparan, dan berkelanjutan.

Sebagai negara dengan potensi karbon biru terbesar di dunia, Indonesia memiliki ekosistem mangrove seluas sekitar 3,44 juta hektar dan padang lamun sekitar 660 ribu hektar. Kedua ekosistem tersebut memiliki kapasitas penyimpanan karbon yang sangat besar serta berperan penting dalam mitigasi perubahan iklim, perlindungan pesisir, dan penguatan ketahanan sosial-ekonomi masyarakat pesisir. Dengan manfaat ekologis yang berlapis, karbon biru menjadi salah satu aset strategis nasional dalam mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca sekaligus memperkuat komitmen iklim Indonesia di tingkat global.

Seiring berkembangnya agenda iklim global, peluang pembiayaan berbasis Nilai Ekonomi Karbon (NEK) juga semakin terbuka di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2025. Skema ini membuka peluang mobilisasi pendanaan untuk konservasi dan rehabilitasi ekosistem mangrove dan lamun melalui mekanisme pasar karbon maupun mekanisme non-pasar lainnya. Potensi tersebut diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan ekosistem pesisir sekaligus mendukung pembangunan rendah karbon di Indonesia.

Namun demikian, pengembangan proyek karbon biru di Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan. Kompleksitas kewenangan lintas sektor dan wilayah, tingginya biaya pengembangan proyek dan sistem Measurement, Reporting, and Verification (MRV), keterbatasan metodologi yang sesuai dengan kondisi ekosistem Indonesia, serta dinamika pasar karbon menjadi beberapa faktor yang perlu diantisipasi. Selain itu, pemahaman pemangku kepentingan mengenai siklus proyek karbon biru—mulai dari tahap perencanaan, penyusunan metodologi, verifikasi hingga pembiayaan—masih belum merata di berbagai daerah.

Melalui workshop ini, para peserta diajak untuk memperdalam pemahaman mengenai siklus pengembangan proyek karbon biru, memperkuat kapasitas teknis dalam aspek metodologi dan MRV, serta mendorong perspektif yang kritis dan realistis terhadap peluang maupun risiko dalam pengembangan proyek karbon berbasis ekosistem pesisir. Forum ini juga menjadi ruang dialog untuk membangun kesamaan pemahaman dan memperkuat jejaring kolaborasi antar pemangku kepentingan lintas sektor, sehingga pengembangan proyek karbon biru di Indonesia dapat dilakukan secara lebih terencana, berintegritas, dan berbasis bukti ilmiah.

Salah satu pakar dari PKSPL IPB University, Dr. Ir. Agus Sadelie, M.Si., menekankan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan proyek karbon biru sering kali berada pada tahap awal pengembangan proyek yang membutuhkan dukungan pembiayaan yang signifikan.

“Implementasi proyek karbon biru memerlukan pembiayaan yang besar, khususnya pada fase initial stage untuk menyusun Feasibility Study (FS), baseline karbon, dan Project Design Document (PDD). Hampir semua proyek karbon pada fase ini umumnya dibiayai dari dana hibah. Jika terlalu bergantung pada donor, prosesnya akan menjadi rumit dan target net zero emission pada tahun 2050 akan sulit tercapai. Karena itu, diperlukan komitmen kuat dari pemerintah untuk mendukung pembiayaan proyek karbon biru terutama pada fase awal di berbagai daerah yang memiliki potensi besar,” jelasnya.

PKSPL IPB memandang kegiatan ini sebagai langkah penting dalam memperkuat fondasi ilmiah dan kebijakan dalam pengembangan karbon biru di Indonesia. Sebagai lembaga riset yang berfokus pada pengelolaan sumber daya pesisir dan laut, PKSPL IPB terus mendorong pendekatan berbasis sains, kolaborasi lintas sektor, serta integrasi kebijakan dalam pengembangan proyek karbon biru yang tidak hanya berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi ekosistem pesisir dan masyarakat.

Pelaksanaan Transformatif Learning Workshop ini turut berkontribusi terhadap pencapaian berbagai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Penguatan kapasitas pemangku kepentingan dalam pengembangan proyek karbon biru mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) melalui peningkatan upaya mitigasi emisi berbasis ekosistem pesisir. Perlindungan dan rehabilitasi mangrove serta lamun sebagai penyerap karbon alami juga mendukung SDG 14 (Ekosistem Lautan) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Selain itu, penguatan kolaborasi antara pemerintah, akademisi, lembaga riset, dan mitra pembangunan dalam forum ini mencerminkan implementasi SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) dalam mendukung pengelolaan karbon biru yang berkelanjutan dan berbasis ilmu pengetahuan.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University