Menilai Visi-Misi Kelautan Capres-Cawapres

Hiruk-pikuk perpolitikan nasional dalam rangka pemilihan Presiden dan Wakil presiden saat ini lebih banyak menonjolkan “kampanye hitam” antar pendukung calon presiden dan wakil presiden. Padahal yang perlu mendapatkan perhatian serius dari publik adalah bagaimana visi-misi capres dan cawapres dalam membangun bangsa Indonesia lima tahun kedepan. Masyarakat harus dibekali dengan informasi-informasi yang tepat dan akurat tentang bagaimana pasangan capres dan cawapres dalam memandang pembangunan serta memecahkan permaslahan bangsa. Capres dan Cawapres serta Tim Pemenangan masing-masing harus segera mengarahkan pada cara kampanye yang beradab untuk kemajuan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dengan mengkaji visi-misi dan program-program capres-cawapres yang sudah termuat dalam website KPU, terutama kaitannya dengan bidang kelautan., pada prinsipnya kedua pasangan capres dan cawapres memiliki pandangan yang sama akan pentingnya bidang kelautan sebagai kekuatan ekonomi kedepan. Hal ini merupakan suatu terobosan yang baik bagi pembangunan kelautan kedepan. Kedua pasangan capres dan cawapres sangat jeli dalam memandang pentingnya perbatasan laut dan pulau-pulau perbatasan guna menjaga dan menegakakan kedaulatan NKRI. Kasus perbatasan laut yang kerap terabaikan selama ini, alhamdulillah dapat terakomodir dalam dokumen visi-misi capres dan cawapres. Sehingga diharapkan kasus pemasangan mercusuar di Tanjung Datu Kalimantan Barat oleh Malaysia perlu dicermati dan dapat diselesaikan dengan baik serta tidak terulang kembali dalam rangka keutuhan dan kesatuan NKRI

Pendekatan Falsafah Pembangunan Kelautan dan Maritim

Namun demikian ada catatan penting yang perlu disampaikan kepada para capres dan cawapres serta tim suksesnya terkait pembangunan kelautan lima tahun kedepan, Laut adalat jatidiri bangsa Indonesia (70 % wilayah Indonesia adalah perairan laut) maka aktivitas kelautan adalah sendi utama dan negara maritim menjadi tujuan pencapaian NKRI . Beberapa aspek penting mulai dari falsafah dasar pembangunan , sistematika serta strategi pencapaian masih perlu disempurnakan sehingga menjadi dokumen yang kuat bagi kepentingan nasional, kesejahteraan rakyat dan implementatif. Beberapa substansi yang belum terangkum dengan baik adalah Pertama, para pasangan capres-cawapres belum menjelaskan keperpihakan anggaran terhadap pembangunan kelautan, khsusnya bagi daerah-daerah yang berada di wilayah perbatasan negara yang dominan wilayah lautnya, termasuk pulau-pulau kecil. Berdasarkan pengalaman dilapangan, selama ini banyak masyarakat diwilayah pulau-pulau kecil perbatasan yang “tidak” terjamah oleh negara, baik pusat dan daerah dikarenakan tidak adanya anggaran yang disediakan untuk mendorong pembanguanan wilayah-wilayah perbatasan maupun terpencil sehingga sangat tertinggat . Termasuk infrastruktur transportasi laut kapal-kapal dalam beberapa tahun terakhir belum dapat menjangkau wilayah tersebut sehingga aktivitas ekonomi rakyat kepulauan (ekonomi nusantara) belum berkembang, pendidikan jauh tertinggal, serta kesejahteraan jauh dari wilayah di Sumatra-Jawa-Bali. Adanya ketimpangan tersebut harus diatasi dengan kebijakan kelautan yang kuat dan berorientasi pada kesjahteraan rakyat secara nyata di seluruh wilayah nusantara. Ketidak pedulian negara akan berdampak lemahnya NKRI dan aktivitas ilegal dari dalam maupun luar negeri akan membahayakan kelangsungan hidup bangsa.. Berdasarkan hal tersebut keberpihakan anggaran negara terhadap pembangunan kelautan khususnya di wilayah perbatasan negara dan pulau-pulau kecil perlu menjadi catatan penting bagi para pasangan capres dan cawapres.

Kedua, startegi pencapaian yang kurang terukur dan implementatif. Nampak visi misi pasangan Jokowi-Jusuf Kala terjebak pada pendekatan peningkatan produksi dalam visi-misi ekonomi maritim dan perikanan yang seharusnya lebih diarahkan peningkatan kapasitas ekonomi kelautan (sumberdaya dan fungsi laut) yang multi sektor (perikanan, pariwisata bahari, petambangan dan energi, industri maritim, transportasi laut, bangunan kelautan dan jasa kelautan) dengan mengutamakan keberlanjutan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kesatuan Sebagai contoh program untuk sumberdaya pulih , dalam dokumen visi-misi disebutkan bahwa akan meningkatkan produksi perikanan menjadi 40-50 juta ton per tahun pada tahun 2019. Sehingga pasangan ini akan membangun 100 sentra perikanan sebagai tempat pelelangan ikan, pemberantasan iuu fsihing, penerapan best aqua-cultur practices dan mendesain tata ruang wilayah pesisir. Pasangan Jokowi – Jusuf Kala belum mencermati pengalaman Presiden-Presiden sebelumnya yang telah gagal mencananangkan pendekatan produksi seharusnya lebih diarahkan pada pendekatan nilai ekonomi multi sektor dan azas manfaat bagi rakyat dan kepentingan nasional.

Pasangan Prabowo-Hatta sedikit berbeda pendekatannya dalam membangun bidang kelautan yakni dengan pendekatan industrialisasi namun belum digambarkan bagaimana implementasi serta interaksinya dengan pengembangan ekonomi kerakyatan dan pembangunan nasional dengan lebih komprehensif dalam bingkai multisektor . Sebagai ilustrasi untuk pembangunan sumberdaya pulih (perikanan) belum terlihat arah yang terintegrasi pada subsektor yang akan menjadi tumpuan karena industri penangkapan sudah relatif jenuh sehigga perlu peninjauan arah kebijakan. Pembangunannya ke budidaya. Data FAO (2014) menunjukan bahwa pada periode tahun 2000 – 2012 pertumbuhan produksi perikanan mencapai 9,34 persen per tahun. Dalam periode tersebut pertumbuhan perikanan budidaya tercatat mencapai 20,59 persen pertahun dan perikanan tangkap hanya mencapai 2,93 persen pertahun.

Berdasarkan hal tersebut diatas, beberapa catatan yang perlu diperhatikan oleh kedua pasangan capres dan cawapres serta tim suksesnya, maka keberpihakan alokasi anggaran bidang kelautan yang multisektor menjadi sangat penting diperhatikan oleh kedua pasangan capres dan cawapres. Oleh sebab itu dalam pengalokasian anggaran kelautan, khususnya bagi pemerintah daerah perlu dipertimbangkan luas wilayah laut sebagai dasar pengalokasian anggran pembangunan sehingga terjadi percepatan pembangunan nusantara secara lebih merata bagi rakyat di negara kepulauan. Dengan demikian dalam lima tahun kedepan tidak ada lagi cerita masyarakat di pulau kecil merasa dianaktirikan pembangunannya oleh negara.
Ketiga, pendekatan sektoral dan kurang mendorong pemerataan antar penduduk dan antar wilayah dengan naiknya index gini ratio dari 0,329 tahun 2002 m3njadi 0413 pada tahun 2013 maka harus menjdi sinyal kuat bagi kedua pasangan capres dan cawapres untuk membenahinya, serta perhatian yang kuat terhadap keberlanjutan bangsa berserta lingkungan hidup. Pasangan Jokowi-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta perlu merubah pendekatan pertumbuhan volume produksi ke nilai ekonomi multi sektor, keberlajutan lingkungan laut , pemerataan pembangunan antar wilayah dan kepentingan nasional.. Pemanfaatan kapasitas nasional laut sebagai pilar ekonomi perlu ditegaskan kembali khususnya dalam infrastruktur bagi pengembangan ekononmi nusantara yang berdasis kepulauan, efisiensi logistik maupuk konektivitas antar pulau besar dan kecil sehingga tumbuh harmonisasi kawasan timur dan kawasan barat serta pulau besar dan pulau kecil. Langkah-langkah cepat dan terukur dalam memrpesiapkan kepemimpinan yang berpihak kepada laut serta memiliki program yang kokoh bagi terwujudnya pembangunan kelautan yang kuat, terstruktur, komprehensif serta menjadikan pilar kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia disegenap penjuru tanah air.

Selamat berjuang kepada kedua pasangan capres dan cawapres beserta tim sukses secara santun dan bermartabat. Semoga presiden-wakil presiden terpilih dapat secara nyata mengedepankan pembangunan kelautan nasional bagi kemakmuran bangsa Indonesia