Kepala PKSPL IPB University Bersama Dirjen Perhubungan Laut Bahas Pengembangan SDM Sektor Logistik K
Kepala PKSPL IPB University Bersama Dirjen Perhubungan Laut Bahas Pengembangan SDM Sektor Logistik K
PKSPL LPPM IPB – MoU antara Kementerian Perhubungan RI dan IPB pertana kali ditanda tangani pada Senin, 28 September 2009 oleh Menteri Perhubungan Ir. Jusman Syafii Djamal dan Rektor IPB Prof. Dr. Ir. Herry Suhardianto, M.Sc, yang berlaku selama 5 tahun dan hingga kini MoU antara Kementerian Perhubungan RI dan IPB telah mengalami 3 kali perpanjangan, dimana perpanjangan ke-3 ditanda tangani oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumardi dan Rektor IPB Prof. Arif Satria pada tahun 2019, yang berlaku sampai dengan tahun 2024.
MoU tersebut tersebut telah menghasilkan sebanyak 78 aktivitas/kegiatan Pengembangan SDM baik untuk lingkungan internal maupun eksternal Kementerian Perhubungan. Sampai saat ini telah dihasilkan sebayak 2.943 orang alumni pelatihan yang terkait dengan transportasi laut/logistik kemaritiman dan kepelabuhanan yang terdiri dari pihak swasta (BUP, Tersus, TUKS), BUMN, BUMD, staf kementerian Perhubungan baik Pusat maupun Daerah, serta dinas-dinas terkait di kabupaten dan provinsi di Indonesia.
Dalam momentum audiensi (20/7/22) antara Kepala PKSPL IPB dan Dirjen Perhubungan Laut. Dr. Yonvitner memaparkan “Pentingnya penguatan literasi dan pemahaman di bidang maritim. Dari hal tersebut PKSPL IPB University terus mendorong pembangunan SDM melalui, training, diklat, dan bimtek sektor Transportasi Laut khususnya kepelabuhanan, pelayaran dan logistik maritim guna terciptanya pemerataan khasanah pengetahuan kemaritiman baik di pusat hingga pelosok negeri.”
Dunia pelabuhan semakin dinamis, SDM pelabuhan harus adaptif dalam merespon percepatan kemajuan agar pelabuhan menjadi lebih ekektif dan efisien dalam menata dan mengelola pelabuhan. Penguasaan jaringan laut, konektifitas, efisiensi layanan menjadi kunci untuk membangkitkan ekonomi kita di masa depan.
Tidak dapat dipungkiri elemen sumberdaya manusia menjadi hal terpenting dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah dalam mewujudkan poros maritim serta transformasi di bidang kepelabuhanan.
