Kabinet Maritim 2014-2019

DISKURSUS pentingnya laut dan perannya bagi pembangunan ekonomi bangsa sesungguhnya sudah sangat lama. Kerajaan Sriwijaya dan Samudra Pasai ialah contoh dari kerajaan-kerajaan maritim yang mengerti betul kekuatan kelautan pada masanya. Jadi, tidak mengherankan bahwa pada masa-masa itu, Indonesia menjadi salah satu poros kekuatan maritim dunia melalui segitiga Semenanjung Arab, Indochina, dan kawasan Laut Hindia. Kekuatan maritim dalam konteks ini didefinisikan sebagai seluruh kegiatan bernegara yang berorientasi pada kekuatan wilayah laut sebagai basis utama yang terkoneksi dengan kekuatan wilayah daratan dengan empat penciri utama, yaitu kekuatan konektivitas dan transportasi laut, kekuatan perikanan, kekuatan militer, dan kekuatan budaya.

Diskursus maritim kemudian menjadi semakin riuh ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden Jokowi-JK mengusung branding `poros maritim baru’ sebagai media kampanye mereka selain jargon revolusi mental. Puncak diskursus itu secara simbolis politik muncul ketika pasangan Jokowi-JK oleh KPU dinyatakan sebagai pemenang Pilpres 2014 dan menyampaikan pidato kemenangan di kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa dan di atas sebuah kapal tradisional, pinisi. Pertanyaannya, apakah diskursus maritim kemudian semakin kencang? Jawabannya sangat ambigu.

Hal itu terlihat dari rilis media ketika kemudian Kantor Transisi diresmikan dan mengusung mekanisme kelompok kerja (pokja) untuk merancang dan mendisain sistem pemerintahan baru, termasuk di dalamnya membahas ide-ide struktur kabinet.

Paling tidak ada dua catatan yang saya lihat. Pertama, dalam susunan pokja yang dirilis oleh Kantor Transisi, konteks maritim tidak menjadi unsur utama dari pokja.Kedua, ketika fokus Kantor Transisi mulai membahas arsitektur kabinet, terdapat 3-4 opsi yang akan menghiasi susunan kementerian dan unitunit kepresidenan di bawah pemerintahan baru. Namun, sayang isu besar yang diusung Kantor Transisi `hanya’ pada isu `efisiensi dan efektivitas’ yang berujung pada perampingan struktur kabinet. Kenapa pemerintahan maritim itu perlu? Saya mencoba mengulas dua agenda kelautan dan maritim nasional yang kemudian mengerucut ke postur pemerintahan maritim yang diharapkan.

Agenda makro maritim

Pusaran maritim dunia diperkirakan akan semakin dinamik dengan berpindahnya pertarungan kekuatan global sea power dari Samudra Pasifik ke Samudra Hindia. Dan secara geostrategis kita berada di tengah keduanya. Walaupun bergeser, peran Samudra Pasifik sebagai samudra terbesar di dunia akan tetap menjadi perhatian kekuatan maritim dunia (misalnya AS dan China) untuk tetap dapat menjaga kepentingan mereka terhadap akses baik secara militer, ekonomi, dan terutama melalui pendekatan politik dari kedua samudra tersebut.

Dalam konteks ini, agenda makro maritim harus disesuaikan dengan dinamika perubahan dari kedua samudra tersebut. Paling tidak ada tiga agenda makro maritim. Pertama, agenda perencanaan pembangunan maritim yang mengintegrasikan dinamika Samudra Hindia dan Pasifik.
Kedua, agenda penyelesaian tata ruang laut nasional. Ketiga, aransemen kelembagaan yang mengintegrasikan seluruh proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan maritim.

Agenda mikro maritim

Secara mikro, agenda maritim nasional perlu fokus. Lima tahun bukan periode waktu pembangunan yang lama. Artinya dalam lima tahun ke depan perlu ada fokus agenda pembangunan maritim yang berisi program praktis yang dapat diimplementasikan dengan target terukur dan berorientasi pada role model pembangunan yang bisa indikator keberhasilan pembangunan maritim secara nyata.
Dalam perspektif itu, agenda pembangunan maritim lebih baik fokus pada 2-3 sektor maritim dengan tetap menjaga sektor-sektor lain sebagai sektor pendukung bagi pengembangan 2-3 sektor tersebut. Dalam perspektif itu, ada empat sektor yang dapat dikembangkan dalam lima tahun ke depan, antara lain pengembangan ekonomi transportasi laut dengan seluruh turunannya termasuk ekonomi pelabuhan dan sistem logistik kelautan; serta pengembangan ekonomi perikanan yang terintegrasi dari perikanan umum daratan hingga perikanan laut dengan pendekatan ekosistem untuk menjamin terwujudnya sustainable fisheries dan menjadikan Indonesia sebagai the respectable fisheries state.

Arsitektur pemerintahan maritim

Agenda makro dan mikro maritim tersebut tidak dapat dilaksanakan tanpa perubahan arsitektur kelembagaan pemerintahan 2014-2019. Karena diskursus pemerintahan baru ialah poros baru maritim, jalannya pemerintahan lima tahun ke depan tidak bisa lagi dilakukan secara business as usual. Harus ada penciri yang membedakan dengan rezim-rezim sebelumnya dan penciri tersebut ialah arsitektur pemerintahan maritim. Sementara itu, Kantor Transisi Jokowi-JK telah merilis beberapa opsi struktur kabinet bagi pemerintahan baru.

Namun, opsi itu lebih banyak menggunakan basis berpikir efisiensi dan efektivitas pemerintahan. Menurut saya, basis berpikir soal efisiensi tidak cukup, perlu juga ditambahkan basis berpikir orientasi dan passion pemerintahan baru soal poros maritim.
Salah satu opsi terbaik ialah mendesain struktur kabinet secara fungsional dan bukan secara institusional. Artinya, struktur kabinet bisa seperti kabinet saat ini, tetapi lebih dikuatkan pada fungsi-fungsi kementerian untuk menunjang pemerintahan maritim.

Misalnya Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas dapat diperkuat fungsinya dalam konteks integrated ocean development planning yang memiliki fungsi integrasi antara rencana pembangunan maritim dan rencana tata ruang maritim/laut serta evaluasi input pembangunannya.
Rencana pembangunan dan rencana ruang harus ada dalam satu atap di Bappenas. Konteks implementasi dapat tetap dijalankan kementerian teknis dan evaluasi proses dan output dapat dilakukan secara taktis oleh sebuah unit khusus kepresidenan, yaitu kantor kepresidenan untuk pembangunan maritim, yang sifatnya fungsional dan diawasi langsung oleh wakil presiden.Apabila presiden dan wakil presiden memiliki orientasi dan passion yang sama soal pembangunan maritim, kemudian pemerintahannya pun bercirikan pemerintahan maritim, tidak perlu ragu untuk menamakan kabinet 2014-2019 sebagai Kabinet Maritim 2014-2019