Jepara Menuju Pesisir Tangguh dan Berkelanjutan: PKSPL IPB Fasilitasi High Level Dialogue Strategis

Jepara, 26 Februari 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bersama Konsorsium FOCUS memfasilitasi High Level Dialogue (HLD) bertema “Pengelolaan Pesisir Terpadu yang Adaptif dan Berkelanjutan di Kabupaten Jepara” di Kantor Bupati Jepara. Forum ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat komitmen lintas sektor dalam mengawal keberlanjutan pengelolaan pesisir, khususnya di wilayah dengan karakter unik seperti Kabupaten Jepara yang memiliki Taman Nasional Karimunjawa sebagai kawasan konservasi nasional.

Kegiatan ini mempertemukan pimpinan daerah, DPRD, Bappeda, OPD teknis, pengelola kawasan konservasi, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil. Dialog berlangsung konstruktif dengan fokus pada isu abrasi, degradasi ekosistem pesisir, pengelolaan sampah plastik di kawasan mangrove dan Karimunjawa, hingga penguatan kelembagaan pengelolaan pesisir terpadu.

Apresiasi Pemerintah Daerah atas Pendampingan Multipihak

Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, menyampaikan apresiasi atas pendampingan yang telah dilakukan Konsorsium FOCUS tanpa menggunakan anggaran APBD.

“Kami sangat berterima kasih Kabupaten Jepara ini sudah dibantu, terkhususnya tanpa menyentuh APBD. Di Jepara ini memiliki persoalan pesisir yang cukup kompleks. Abrasi di beberapa titik seperti Rembangan terus terjadi, sementara kemampuan pendanaan daerah sangat terbatas,” ungkapnya.

Beliau juga menjelaskan kondisi fiskal daerah yang menjadi tantangan dalam pembiayaan program pesisir. Dengan keterbatasan tersebut, dukungan multipihak menjadi sangat strategis dalam memperkuat ketahanan wilayah pesisir Jepara.

PKSPL IPB: Menyiapkan Fondasi, Bukan Sekadar Program

Sebagai fasilitator forum, Prof. Ario Damar dari PKSPL IPB menegaskan bahwa pendampingan Konsorsium FOCUS di Jepara merupakan upaya penyiapan fondasi pengelolaan pesisir terpadu berbasis sains dan kolaborasi.

“FOCUS mendapatkan dukungan donor untuk membantu kabupaten/kota di Jawa Tengah dalam pengelolaan pesisir terpadu. Di Jepara, seluruh kegiatan pendampingan dilakukan tanpa menggunakan APBD, mulai dari penguatan masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan, hingga penguatan kelembagaan,” jelasnya.

PKSPL IPB bersama mitra telah mendampingi masyarakat pesisir, menyusun dokumen State of the Coast (SoC) berbasis indikator PEMSEA, serta merancang draft SK Bupati tentang Tim Pengelolaan Pesisir Terpadu Kabupaten Jepara.

“Yang kami lakukan adalah penyiapan fondasi—perencanaan, penguatan kapasitas, dan kelembagaan. Ke depan, keberlanjutan program ini sangat bergantung pada komitmen Pemerintah Kabupaten Jepara untuk mengadopsi dan mengintegrasikannya dalam sistem perencanaan daerah,” tegas Ario.

Capaian Tiga Tahun: Dari SoC hingga Penguatan Desa Tapak

Miranda dari Humanis, mewakili Konsorsium FOCUS (Humanis, KIARA, PKSPL IPB, WALHI), memaparkan capaian sejak 2023. Pendampingan dilakukan di tingkat kabupaten dan desa tapak, termasuk Desa Bandungharjo dan Desa Balong.

Melalui penyusunan State of the Coast (SoC), konsorsium memetakan kesenjangan tata kelola, kapasitas kelembagaan, dan pembiayaan. Hasilnya ditindaklanjuti dengan pembentukan tim koordinasi lintas sektor dan penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Pesisir Terpadu lima tahunan yang selaras dengan RPJMD. Di tingkat desa, Konsorsium FOCUS telah melaksanakan pelatihan pengelolaan hasil perikanan, mengadakan pelatihan perencanaan desa agar APBDes dan RPJMDes responsif terhadap isu gender, membuat kajian rantai nilai sensitif gizi, serta melakukan asesmen rehabilitasi mangrove dengan desain landscape engineering untuk mendukung program Mageri Segoro Provinsi Jawa Tengah.

Miranda menekankan bahwa abrasi di Pantura Jepara membutuhkan pendekatan terpadu berbasis ekosistem dan kolaborasi multipihak, termasuk potensi dukungan CSR dan swasta.

Tantangan Karimunjawa dan Isu Sampah Plastik

Dalam forum High Level Dialogue, perwakilan OPD menyampaikan dukungan terhadap program pengelolaan pesisir yang telah dijalankan, termasuk rencana penguatan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) di Kabupaten Jepara yang diharapkan segera mendapatkan kepastian kebijakan agar berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pesisir. Di sisi lain, isu perlindungan lingkungan menjadi perhatian utama, khususnya kebutuhan rehabilitasi mangrove di wilayah pesisir Jepara untuk menekan laju abrasi yang semakin mengkhawatirkan. Kepala Bappeda Kabupaten Jepara, Karunatiti menegaskan harapan agar pendampingan dan program kolaboratif semacam ini terus berlanjut guna memperkuat pengelolaan kawasan pesisir secara berkelanjutan.

Wakil Bupati Jepara, Muhammad Ibnu Hajar, turut menyoroti dinamika pengembangan pariwisata Karimunjawa sebagai Taman Nasional yang kini semakin berkembang dengan dibukanya akses penerbangan dari Semarang. Peningkatan kunjungan wisata membawa peluang ekonomi, namun sekaligus memunculkan tantangan baru, terutama terkait infrastruktur dan pengelolaan sampah.

“Banyak keluhan dari wisatawan di Pulau Karimunjawa adalah terkait akses jalannya, kemudian sampah plastik yang menutupi mangrove. Sehingga, kita perlu mencari solusinya bersama-sama,” ujarnya.

Persoalan sampah plastik yang mencemari ekosistem mangrove di kawasan konservasi menjadi perhatian serius, mengingat Karimunjawa merupakan destinasi unggulan dengan nilai ekologis tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan terpadu yang mengintegrasikan pengelolaan pariwisata berkelanjutan, penguatan tata kelola kawasan, serta kolaborasi lintas sektor agar pertumbuhan ekonomi wisata dapat berjalan seiring dengan perlindungan ekosistem pesisir.

Komitmen Keberlanjutan: Momentum Pasca-FOCUS 2026

HLD ini menjadi momentum penting mengingat program FOCUS akan berakhir pada 2026. Konsorsium FOCUS menegaskan pentingnya keberlanjutan melalui: Pengesahan SK Bupati tentang Tim Pengelolaan Pesisir Terpadu; Integrasi dokumen perencanaan pesisir dalam sistem perencanaan dan penganggaran daerah, dan; Penguatan peran Bappeda dan DPRD dalam mengawal implementasi kebijakan pesisir. Konsorsium memandang forum ini bukan sekadar evaluasi, melainkan ruang konsolidasi untuk memastikan bahwa fondasi yang telah dibangun selama tiga tahun terakhir benar-benar menjadi sistem kerja permanen Kabupaten Jepara.

Pelaksanaan High Level Dialogue dan pendampingan pengelolaan pesisir terpadu di Kabupaten Jepara berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Rehabilitasi mangrove dan perlindungan Taman Nasional Karimunjawa mendukung SDG 14 (Ekosistem Lautan) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Upaya penguatan adaptasi terhadap abrasi dan dampak perubahan iklim berkontribusi pada SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Pemberdayaan masyarakat nelayan, penguatan rantai nilai hasil perikanan dan pertanian, serta peningkatan akses pasar mendukung SDG 1 (Tanpa Kemiskinan), SDG 2 (Tanpa Kelaparan), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi). Integrasi perencanaan desa yang responsif terhadap isu pesisir dan penguatan partisipasi masyarakat mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender) dan SDG 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan). Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, DPRD,  akademisi, pengelola kawasan konservasi, organisasi masyarakat sipil, dan mitra pembangunan menjadi implementasi konkret SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, penguatan kelembagaan, dan dialog partisipatif, Konsorsium FOCUS dan PKSPL IPB terus menegaskan perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam membangun pengelolaan pesisir yang adaptif, kolaboratif, dan berkelanjutan. Jepara dengan Karimunjawa sebagai ikon konservasi nasional kini memiliki pondasi kuat untuk melangkah menuju tata kelola pesisir yang lebih tangguh dan terintegrasi.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University