Ilmu Pengetahuan sebagai Pilar Kebijakan Kelautan yang Adil dan Efektif

wan3

Ilmu Pengetahuan sebagai Pilar Kebijakan Kelautan yang Adil dan Efektif

Dalam lanjutan sesi Key Plenary, Prof. Wan Izatul Asma dari Institute of Oceanography and Environment (INOS), Universiti Malaysia Terengganu (UMT), menyampaikan pandangan kritis mengenai urgensi pengetahuan ilmiah dalam merumuskan arah kebijakan kelautan masa depan. Dalam paparannya, beliau menekankan bahwa data yang kuat dan evidensi ilmiah yang tervalidasi merupakan pondasi utama bagi kebijakan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan.

Menurut Prof. Izatul, tantangan utama dalam tata kelola laut hari ini adalah kecenderungan pembuatan kebijakan yang seringkali lebih dipengaruhi oleh narasi politis atau tekanan jangka pendek, alih-alih berlandaskan hasil riset dan analisis mendalam. Hal ini, kata beliau, berisiko menimbulkan kebijakan yang lemah implementasinya dan berdampak buruk pada ekosistem serta masyarakat pesisir.

Beliau menyoroti pentingnya membangun sistem data yang terbuka, inklusif, dan mudah diakses oleh para pembuat keputusan, akademisi, dan masyarakat. Selain itu, kapasitas ilmuwan dan lembaga penelitian di negara-negara pesisir harus terus diperkuat agar mampu menjawab tantangan kelautan kontemporer seperti perubahan iklim, degradasi habitat laut, serta eksploitasi sumber daya yang tidak terkendali.

Prof. Izatul juga mendorong adanya kemitraan riset transnasional untuk mengatasi kesenjangan data dan kapasitas antara negara maju dan berkembang, khususnya dalam konteks regional Asia Tenggara. Bagi beliau, ilmu pengetahuan bukan sekadar pelengkap dalam kebijakan, melainkan elemen yang harus menjadi pusat dari seluruh proses perencanaan dan pengambilan keputusan publik.

Paparan ini berkontribusi kuat terhadap SDG 14 (Ekosistem Laut) dengan menekankan tata kelola laut berbasis sains untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Hal ini juga relevan dengan SDG 16 (Perdamaian, Keadilan, dan Kelembagaan yang Tangguh), karena mengedepankan kebijakan publik yang transparan, berbasis bukti, dan adil. Selain itu, SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) turut dikuatkan melalui ajakan untuk memperluas kolaborasi ilmiah antarnegara dalam memperkuat sistem pengetahuan dan data kelautan global.