Menuju Pesisir Kendal yang Adaptif dan Berkelanjutan, PKSPL IPB Fasilitasi Dialog Strategis Lintas Sektor

Kendal, 23 Februari 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University bersama Konsorsium FOCUS menggelar High Level Dialogue (HLD) bertema “Pengelolaan Pesisir Terpadu yang Adaptif dan Berkelanjutan di Kabupaten Kendal” di Ruang Ngesti Widdhi, Kantor Bupati Kendal. Forum strategis ini mempertemukan unsur pemerintah daerah, DPRD, OPD teknis, pelaku industri, akademisi, serta organisasi masyarakat sipil untuk membangun kesepahaman dan langkah konkret dalam menghadapi tantangan pesisir Kendal yang semakin kompleks.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog penting untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam merespons persoalan rob, abrasi, penurunan muka tanah, degradasi mangrove, hingga persoalan sosial ekonomi masyarakat pesisir.

Bupati Kabupaten Kendal, Dyah Kartika Permanasari, menegaskan bahwa wilayah pesisir Kendal memiliki posisi strategis secara ekonomi, ekologi, dan sosial budaya.

“Penanganan pesisir ini tidak dapat dilaksanakan secara parsial, melainkan harus dilakukan secara terencana dan terpadu melalui kontribusi bersama. Rehabilitasi mangrove dan pengelolaan kawasan pesisir memerlukan dukungan semua pihak agar terbentuk secara berkelanjutan dan bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya.

Ia juga menyoroti tantangan rob yang membutuhkan pembiayaan besar dan perlunya kolaborasi jangka panjang, termasuk dukungan dari pemerintah pusat.

Kepala Baperlitbang Kabupaten Kendal, Izzudin Latif, dalam sambutannya menekankan pentingnya penguatan kelembagaan pesisir.

“Tujuan kegiatan ini adalah menguatkan kelembagaan antar sektor untuk wilayah pesisir serta memperkuat kebertahanan iklim dan pangan. Rob menjadi dampak paling nyata yang dirasakan masyarakat,” ujarnya.

PKSPL IPB: Bangun Sinergi dan Integrasi Adaptasi Iklim

Sebagai fasilitator kegiatan, Andy Afandy, Akademisi Ahli dari IPB University – PKSPL IPB, menegaskan bahwa HLD ini diharapkan menjadi titik temu berbagai kepentingan pembangunan pesisir.

“Kabupaten Kendal memiliki posisi strategis secara ekonomi, perikanan, pariwisata, hingga industri. Namun berbagai persoalan seperti rob, abrasi, dan hilangnya ekosistem pesisir menuntut kita untuk membangun kesamaan visi, meningkatkan koordinasi lintas sektor, dan mengintegrasikan adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan. Hari ini diharapkan kita bisa bersinergi dan mengorganisasikan hasil kajian agar dapat direalisasikan oleh OPD terkait,” jelas Andy.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis ekosistem (ecosystem-based approach) dan Nature-based Solutions (NbS), serta pentingnya aspek tenurial dan kualitas bibit dalam rehabilitasi mangrove agar tidak terjadi kegagalan penanaman.

Perspektif Industri dan Lingkungan

Direktur Eksekutif PT Kawasan Industri Kendal (KIK), Didik Purbadi, menyampaikan bahwa pendekatan industri hijau menjadi arah transformasi kawasan industri di Kendal.

“Prinsip Eco Industrial Estate adalah mentransformasikan sektor industri menuju arah yang lebih hijau, efisien, dan berkelanjutan, melalui integrasi pengelolaan energi, air, dan limbah yang ramah lingkungan serta penciptaan nilai sosial ekonomi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, Aris Irwanto, menekankan kompleksitas persoalan rob dan keterbatasan ruang untuk rehabilitasi mangrove.

“Masalah rob memang menjadi isu utama. Namun tidak semua garis pantai dapat dilakukan penghijauan mangrove karena adanya tambak dan kepemilikan lahan pribadi,” jelasnya.

Dari sisi masyarakat sipil, Miranda dari Humanis menekankan pentingnya kolaborasi dan penguatan gizi masyarakat pesisir.

“Esensi ke depan adalah saling bekerja sama antar sektor. Kita tidak mulai dari nol, tetapi melengkapi yang sudah ada. Selain peningkatan pendapatan, kita juga perlu memperhatikan rantai nilai yang mendukung kecukupan nutrisi masyarakat,” ujarnya.

Sedangkan Abdul Manan dari KIARA menegaskan bahwa pendampingan kepada komunitas pesisir telah dilakukan secara intensif, khususnya dalam aspek ekonomi dan pengelolaan wilayah pesisir.

“Kami sudah banyak berdiskusi dan bekerja bersama komunitas pesisir, terutama terkait penguatan ekonomi dan tata kelola wilayah pesisir. KIARA juga mendampingi masyarakat dalam pembibitan dan penanaman mangrove, serta mendorong pembentukan koperasi agar mereka memiliki produk unggulan dan daya tawar yang lebih kuat,” jelasnya.

Ia juga menyoroti potensi kelompok perempuan di wilayah pesisir. “Di Desa Gempolsewu, kelompok perempuan sebenarnya memiliki kapasitas yang cukup tinggi, namun masih bergerak secara personal dan belum terorganisir secara kolektif. Ini menjadi peluang untuk diperkuat ke depan,” tambahnya.

Abdul Manan turut mengingatkan bahwa masyarakat telah berupaya melakukan rehabilitasi ekosistem pesisir, namun kerap menghadapi tantangan tenurial. “Upaya rehabilitasi sering terkendala karena sebagian lahan merupakan milik pribadi yang telah dialih fungsikan menjadi tambak. Ini perlu pendekatan kolaboratif agar solusi yang diambil tetap adil dan berkelanjutan,” pungkasnya.

Menuju Pesisir Kendal yang Adaptif dan Terpadu

HLD ini menjadi bagian dari penguatan implementasi Integrated Coastal Management (ICM) di Kabupaten Kendal. Dokumen rencana pengelolaan pesisir terpadu lima tahunan yang telah disusun bersama OPD diharapkan menjadi acuan dalam integrasi program lintas sektor, termasuk mendukung program rehabilitasi mangrove, pengurangan risiko rob, pengentasan kemiskinan pesisir, serta penguatan ekonomi biru.

PKSPL IPB memandang forum ini sebagai langkah awal dalam mengarusutamakan pembangunan pesisir terpadu dalam perencanaan jangka panjang daerah, tanpa mengganggu tugas pokok dan fungsi masing-masing instansi, namun memperkuat sinerginya.

Kegiatan High Level Dialogue ini berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Upaya penguatan adaptasi pesisir terhadap rob dan perubahan iklim mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim). Rehabilitasi dan perlindungan ekosistem mangrove serta tata kelola pesisir terpadu mendukung SDG 14 (Ekosistem Lautan) dan SDG 15 (Ekosistem Daratan). Pemberdayaan masyarakat pesisir, pembentukan koperasi, serta penguatan ekonomi lokal berkontribusi pada SDG 8 (Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi) dan SDG 1 (Tanpa Kemiskinan). Selain itu, pelibatan kelompok perempuan dan pengarusutamaan gender dalam pelatihan dan perencanaan desa pesisir mendukung SDG 5 (Kesetaraan Gender). Kolaborasi multipihak antara pemerintah daerah, akademisi, industri, dan masyarakat sipil menjadi implementasi nyata SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan).

Melalui pendekatan berbasis ilmu pengetahuan, dialog partisipatif, dan kolaborasi lintas sektor, PKSPL IPB terus memperkuat perannya sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan menuju Kendal yang tangguh dan sejahtera.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University