PKSPL IPB Dorong Penguatan ICM Adaptif dalam High Level Dialogue Pengelolaan Pesisir Terpadu Jawa Tengah

Semarang, 19 Februari 2026 — Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan (PKSPL) IPB University kembali menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola pesisir melalui partisipasi aktif pada High Level Dialogue (HLD) Pengelolaan Pesisir Terpadu yang Adaptif dan Berkelanjutan di Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan yang berlangsung di Kantor Gubernur Jawa Tengah ini mempertemukan unsur pemerintah pusat dan daerah, akademisi, lembaga riset, serta organisasi masyarakat sipil dalam merumuskan arah kebijakan pengelolaan pesisir yang terintegrasi.

Forum strategis ini menjadi ruang konsolidasi hasil kajian Konsorsium FOCUS—yang terdiri dari PKSPL IPB, Humanis, KIARA, dan WALHI—dalam mendukung implementasi Integrated Coastal Management (ICM) di lima kabupaten/kota pesisir, yakni Demak, Jepara, Kendal, Batang, dan Kota Semarang, serta pada tingkat Provinsi Jawa Tengah sendiri.

Penguatan Arah Kebijakan dan Kelembagaan

Dalam paparannya, Eko Rudianto, Ahli Senior Pengelolaan Pesisir Terpadu sekaligus fasilitator kegiatan, menegaskan pentingnya menjadikan dokumen hasil kajian sebagai rujukan kebijakan pembangunan daerah.

“Minimal harapan yang bisa didapatkan berupa arahan pengelolaan pesisir di Jawa Tengah, sehingga nantinya dapat diketahui arahnya berdasarkan hasil yang sudah dibuat. Rekomendasi yang ada ini bisa menjadi masukan dan didorong menjadi rencana kerja saat musrenbang (Musyawarah Perencanaan Pembangunan),” ujarnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penguatan pengendalian pencemaran serta harmonisasi kelembagaan agar implementasi ICM tidak terhambat aspek koordinasi dan pembiayaan.

Plt. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Hanung Triyono, menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah menginisiasi program Mageri Segoro sebagai branding pembangunan pesisir adaptif yang mencakup penanganan abrasi, pembangunan permukiman adaptif, hingga penyediaan air bersih.

“Di Rencana Pembangunan Jangka Menengah, sudah dicanangkan program berupa Mageri Segoro. Bukan hanya narasi, tetapi berupa branding kegiatan yang sangat luas, seperti menangani abrasi, pembangunan permukiman adaptif di pesisir, serta penyediaan air bersih di pantai utara Jawa,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas OPD dan dukungan kementerian agar desa-desa pesisir dapat berkembang menjadi desa unggulan, termasuk dalam pengembangan desa wisata pesisir.

Sinergi Akademik dan Perencanaan Terintegrasi

Dari sisi akademik regional, Aris Ismanto dari ICZM Center Universitas Diponegoro menegaskan bahwa pendekatan ICM tidak hanya berfokus pada wilayah Pantura, tetapi juga Pantai Selatan (Pansela), mengingat potensi abrasi dan sedimentasi yang kian meningkat.

“Dampaknya mungkin belum terasa sekarang, tetapi akan terasa dalam 5–10 tahun ke depan. Karena itu mitigasi harus dilakukan sejak dini,” jelasnya.

Sementara itu, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Tengah, Basyier Gemaning Insan, menegaskan bahwa kebijakan pembangunan daerah telah mengakomodasi konsep ekonomi biru dan penguatan ketahanan pesisir dalam dokumen perencanaan jangka panjang maupun menengah.

“Kebijakan pembangunan provinsi telah mengacu pada dokumen jangka panjang dan menengah, termasuk penguatan ekonomi biru dan implementasi program Mageri Segoro. Tantangannya adalah bagaimana implementasi dan penguatan kelembagaannya,” ungkapnya.

Dari perspektif masyarakat sipil, Adib Saifin Nu’man dari KIARA menekankan pentingnya pelibatan komunitas, khususnya perempuan nelayan, dalam rehabilitasi mangrove dan pengelolaan pesisir.

“Di Desa Purworejo, perempuan nelayan sudah membibit lebih dari 30.000 mangrove. Jika ada program penanaman, sebaiknya melibatkan partisipasi warga dan arah pemanfaatan ekosistem Mangrove sebaiknya tidak hanya untuk wisata, tetapi bisa menjadi laboratorium pembelajaran dan sumber ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menuju Implementasi yang Adaptif dan Berkelanjutan

Dialog dalam acara ini menghasilkan kesepahaman bahwa pengelolaan pesisir Jawa Tengah memerlukan penguatan regulasi, koordinasi lintas sektor, pembentukan tim yang solid, serta integrasi dokumen ICM ke dalam perencanaan pembangunan daerah.

PKSPL IPB menilai forum ini sebagai langkah strategis dalam memastikan agar pengelolaan pesisir tidak berjalan parsial, melainkan terintegrasi antara aspek ekologi, sosial, ekonomi, dan kelembagaan.

Pelaksanaan High Level Dialogue dan penguatan implementasi ICM di Jawa Tengah berkontribusi langsung terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Kegiatan ini mendukung SDG 13 (Penanganan Perubahan Iklim) melalui penguatan adaptasi wilayah pesisir terhadap abrasi, banjir rob, dan kenaikan muka air laut; SDG 14 (Ekosistem Lautan) melalui perlindungan dan rehabilitasi mangrove serta pengelolaan pesisir berbasis ekosistem; SDG 9 (Industri, Inovasi, dan Infrastruktur) melalui integrasi perencanaan berbasis data dan penguatan infrastruktur adaptif; SDG 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) melalui kolaborasi multipihak antara pemerintah, akademisi, NGO, dan komunitas; serta SDG 5 (Kesetaraan Gender) dengan pengarusutamaan partisipasi perempuan nelayan dalam pembibitan mangrove dan perencanaan pembangunan pesisir yang inklusif.

Melalui peran aktif dalam forum strategis ini, PKSPL IPB University terus memperkuat posisinya sebagai pusat unggulan riset dan pendampingan kebijakan pengelolaan pesisir terpadu di Indonesia, serta mendorong Jawa Tengah menuju tata kelola pesisir yang adaptif, inklusif, dan berkelanjutan.

Kontak Media:
📧 humas@pksplipb.or.id
🌐 www.pkspl.ipb.ac.id
📱 Instagram & TikTok: @pkspl_ipb_university
📘 Facebook: PKSPL IPB
📺 YouTube: PKSPL IPB University