PKSPL IPB Gelar Workshop Pengelolaan Pesisir Terpadu Dan Perikanan Dengan Pendekatan Bioekonomi
PKSPL IPB Gelar Workshop Pengelolaan Pesisir Terpadu Dan Perikanan Dengan Pendekatan Bioekonomi
Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, (PKSPL-IPB University) melakukan kegiatan Workshop Pengelolaan Perikanan dengan Pendekatan Bioekonomi bagi pimpinan daerah dalam menyusun kebijakan untuk percepatan pelaksanaan RZWP-3-K dan pengelolaan perikanann di Papua Barat, 23/11. Dalam kegiatan ini PKSPL-IPB berkolaborasi dengan Indonesia Climate Change Trust Fund (ICCTF), Bappenas, COREMAP-CTI, dan Pemerintah Daerah Papua Barat.
Pada workshop ini hadir tiga narasumber yaitu Prof. Jon G Sutinen, University of Rodhe Island USA, Prof. Kuperan, University Utaran Malaysia, dan Prof. Ronnie Bawole, Universitas Papua. Acara dimulai dengan sambutan Rektor IPB University Prof Dr Arif Satria, sambutan selanjutnya adalah Direktur Kelautan dan Perikanan Kementerian PPN/Bappenas, Sri Yanti JS, dan Gubernur Papua Barat yang diwakili oleh Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Bidang Ekonomi dan Pengembangan, Dr. Nicolas U. Tike yang sekaligus membuka acara.
Diskusi dipandu oleh Dr. Tonny Wagey, Direktur Eksekutif ICCTF
Dalam paparannya, Prof. Jon G Sutinen mengatakan mengenai unsur utama perikanan termasuk unsur alam dan unsur manusia. Analisis bioekonomi mengintegrasikan biologi dari sumberdaya dan armada ekonomi. “Fishery common problem is over exploitation and how to rebuild it to sustainable level,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan sebelumnya beliau telah mengembangkan model bioekonomi untuk perikanan pukat udang di Laut Arafura. Penelitian ini akan mendukung analisis alternatif kebijakan. Model bioekonomi membutuhkan waktu untuk berkembang dan membutuhkan banyak data dan analisis, tetapi memiliki potensi yang lebih besar untuk pembuatan kebijakan ICM.
Hal itu disetujui oleh Prof. Kuperan, University Utaran Malaysia dalam paparannya, masalah wilayah pesisir adalah eksploitasi berlebihan, pembangunan yang tidak direncanakan, pencemaran, konflik penggunaan sumberdaya, dan pengaturan kelembagaan yang lemah.
“Implementation of ICZM need vision, government policies, technical and economic, legal, and internal-political,” ujarnya.
Selanjutnya, Prof. Ronnie Bawole, Universitas Papua menyampaikan bahwa kebijakan perikanan tangkap laut meliputi, aturan pengendalian penangkapan, kapasitas nelayan skala kecil, daya saing produk, sarana dan prasarana, dan sentra produk perikanan. “Sektor perikanan berkontribusi besar dalam pendapatan Papua Barat. Sumberdaya hayati meliputi ekosistem terumbu karang, padang lamun, ekosistem mangrove, dan perikanan tangkap,” terangnya. (ANL)
